Rekam Jejak Calon Ketua Umum Partai Golkar Harus Bersih

ADA empat poin yang harus diperhatikan Partai Golkar bila ingin memilih sosok ketua umum pengganti Setya Novanto.

Pengamat politik dari Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, ada dua masalah utama yang tengah dialami partai ini. Pertama, citra buruk atas kasus hukum yang menimpa ketua umumnya sekaligus Ketua DPR Setya Novanto. Kedua, masalah soliditas internal Golkar.

Karena itu, menurut Yunarto, ada empat hal yang harus diperhatikan dalam memilih sosok calon ketua umum. Pertama, harus bersih namanya dari kasus hukum terutama kasus korupsi. "Kedua, harus diakui karena sosok Novanto karena kasus yang menimpanya jadi beban Golkar, seharusnya partai ini tidak dipimpin oleh orang yang hanya dianggap perpanjangan tangan Novanto," ujarnya di Jakarta, Minggu (3/12).

Ketiga, sambungnya, sosok yang tidak dianggap sebagai bagian dari satu faksi saja di internal Golkar. Dan terakhir, sosok yang memang memiliki chemistry dengan pemerintah saat ini atau Presiden Joko Widodo secara khusus, karena Golkar telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi di Pilpres 2019.

"Melihat kriteria itu, nama yang paling memungkinkan dan lebih bisa diterima adalah Airlangga. Karena kecenderungan tadi, tidak punya masalah secara hukum, tidak pernah dekat dengan isu kontroversial, sekarang berada dalam pemerintahan Jokowi," terangnya.

Nama-nama calon ketua umum Partai Golkar memang mulai bermunculan. Selain Airlangga Hartarto, ada nama Idrus Marham, Titiek Soeharto dan Aziz Syamsuddin yang disebut akan masuk bursa pemilihan.

Nama Idrus Marham dan Aziz Syamsuddin seringkali dianggap bagian dari perpanjangan tangan Novanto. Sementara, nama Titiek Soeharto cenderung akan kontroversial karena dikait-kaitkan dengan nama mantan Presiden Soeharto. Dan posisi politik Titiek bukan pada posisi mendukung pemerintahan Jokowi.

Kendati demikian, Yunarto mengingatkan kalaupun Airlangga menduduki posisi ketua umum Partai Golkar, ia tidak boleh merangkap jabatan sebagai menteri. Menurutnya, Airlangga harus fokus dalam membenahi internal partai.

Secara terpisah, peneliti LIPI Siti Zuhro pun mengatakan bahwa sosok yang akan memimpin Golkar nantinya haruslah yang memiliki integritas, kompetensi, kapasitas dan kepemimpinan. Selain itu, memiliki rekam jejak yang bersih baik dari segi integritas, etika maupun hukum.

"Sebagai keta umum, ia harus bisa menjadi tokoh panutan yang positif. Bila masa lalunya ok dan tak terindikasi melanggar etika dan hukum, tak tertutup kemungkinan akan menjadi preferensi," terangnya.

Siti enggan menilai siapa yang berpeluang untuk menjadi suksesor Novanto. Menurut dia, DPD Golkar yang mengetahui betul siapa sosok yang tepat untuk memimpin Golkar ke depannya. "Tentunya Partai Golkar tak ingin mengulang kesalahan yang sama dengan memilih sosok kontroversial," ucapnya.

Saat ditanyakan namanya masuk dalam bursa pemilihan, Aziz Syamsuddin justru mengaku belum mengetahui hal tersebut. Namun, ia mengamini bila memang benar namanya digadang-gadang masuk bursa pemilihan tersebut. "Saya malah belum tahu nama saya masuk," pungkasnya. (OL-4)