Novanto Disebut bakal Mundur Pekan Depan

KUATNYA desakan publik dan internal Partai Golkar membuat Setya Novanto bersiap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) itu akan mundur pekan depan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (2/12). Menurut Melki, dasar pertimbangan keputusan mundurnya Novanto ialah adanya desakan dari internal Golkar, anggota DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan, serta masyarakat.

"Kami mendapatkan informasi yang valid kemarin bahwa Pak Novanto sedang mempersiapkan diri untuk mundur. Baik sebagai Ketua Umum Golkar maupun Ketua DPR. Ini mencermati dinamika publik yang berkembang," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Novanto sempat menolak mundur atau diberhentikan dari posisi Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Pada 21 November lalu, Novanto menulis surat dari rumah tahanan KPK yang isinya meminta agar DPP Partai Golkar dan DPR tidak menyelenggarakan rapat untuk menurunkan dirinya dari jabatan karena ia tengah mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka.

Saat itu, rapat pleno DPP Partai Golkar dan rapat konsultasi fraksi-fraksi di DPR akhirnya tidak jadi memberhentikan Novanto dari jabatannya.

Soal jabatan mana yang akan dilepas lebih dulu oleh Novanto, Melki tidak mau berasumsi. Dia menyerahkan kepada Novanto untuk memutuskan sendiri. Melki sendiri belum mendetailkan soal waktu mundurnya Setya Novanto.

"Sedang dibahas dengan kalangan dekat untuk mencari waktu yang tepat. Keluarga Pak Novanto juga menunggu waktu yang tepat. Mudah-mudahan minggu depan ada kepastian," tandasnya.

Sebanyak 31 dari 34 DPD Partai Golkar tingkat provinsi yang mendesak Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diselenggarakan sebelum 15 Desember. Ketua DPP Golkar, Happy Bone Zulkarnain, meminta Munaslub Partai Golkar dilakukan sebelum Hari Raya Natal.

Pasalnya, menghadapi tahun politik dan Pilkada serentak 2018, mesin partai Golkar sudah harus bekerja dan tidak melulu tersandera kasus hukum Novanto.

"Masuk Pilkada, siapa mau tanda tangan? Jangan-jangan kepala daerah enggak ada, caleg enggak ada, mau cari cawapres juga enggak ada. Habis semua. Kader Golkar jangan larut penderitaan yang berlama-lama ini," tandas Happy.

Sementara, Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), yang merupakan organisasi sayap Golkar, Ichasan Firdaus, berpendapat, munaslub menjadi momentum untuk meregenerasi kepengurusan partai.

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo enggan mengatakan isi pembicaraan dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menemuinya pada Kamis (30/11) di Istana Bogor. November 2017. Airlangga digadang-gadang sebagai suksesor Novanto.

"Ya Pak Airlangga ngadep (menghadap), ngadep," kata Jokowi sambil tersenyum seusai meresmikan Stadion Aquatik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu.

Sebelum bertemu Airlangga, Jokowi juga ditemui oleh para Ketua DPD I Golkar di tempat yang sama.

"Siapa pun silakan. Kan enggak ada masalah mau ngadep aja kok," ujar Jokowi. (OL-2)