Kerusakan Moral Semakin Masif di Masyarakat

SEJAK Pancasila dilahirkan 72 tahun silam, terbukti banyak masyarakat yang tahu dan mengenal Pancasila. Namun, seiring dengan kondisi tersebut justru kerusakan moral juga luas terjadi, khususnya di kalangan elite dan masyarakat.

Demikian orasi kebangsaan Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Siswono Yudo Husodo disela-sela acara Sarasehan Nasional Pusat Studi Pancasila Seluruh Indonesia bertajuk Pancasila dan Nasionalisme Era Millenial, di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Jakarta, Rabu (29/11).

"Kegiatan elite politik dan para tokoh sering diliput media massa. Bahkan, banyaknya penyimpangan yang dilakukan secara terbuka dan ditonton masyarakat juga telah membuat sistem nilai di masyarakat menjadi rusak," ujar Siswono.

Kondisi yang dihadapi saat ini terasa semakin berat lantaran kuatnya arus informasi yang sebagian diantaranya merupakan contoh buruk. Maklum, pendidikan moral dan etika di sekolah juga dinilai masih kurang, apalagi dengan ketiadaan mata pelajaran budi pekerti.

Menurut dia, beragam kasus korupsi di Tanah Air yang melibatkan kepala daerah, anggota legislatif, menteri, dan para pengusaha sukses yang notabene tidak mendapatkan sanksi sosial masyarakat telah memperburuk keadaan. Sejatinya masyarakat bergerak dan memberi andil agar penyimpangan tersebut tidak semakin parah.

Dalam negara demokrasi, lanjut Siswono, peranan partai politik amat besar untuk mewarnai perjalanan negara. Parpol yang sehat dipastikan dapat melakukan kegiatan politik negara secara sehat, serta mampu menambah energi sosial ekonomi masyarakat dan negara. Sebaliknya, kegiatan politik yang tidak sehat justru menguras energi sosial ekonomi masyarakat.

"Tugas penting kita sekarang adalah mempertinggi peradaban politik di Indonesia. Namun yang sedang terjadi adalah politik yang tidak beradab. Kenyataannya, parpol kita memang belum sehat, diukur dari beberapa fungsi, seperti rekrutmen kader, artikulasi politik, dan fungsi pengawasan pengelolaan negara melalui fraksi-fraksi," tuturnya.

Ia mengemukakan, dinamika politik saat ini sangat berbeda dengan situasi 20 tahun silam. Artinya, untuk menjadi pemimpin negara maupun pemimpin ormas, parpol, dan lain sebagainya tidaklah mudah. Di era baru ini kemudahan arus informasi terutama via sosial media yang membaurkan antara nasihat baik dan hoaks, sering menimbulkan kebingungan yang luas.

Dalam arena politik yang semakin liar oleh perkembangan media sosial, imbuh dia, akan lebih baik jika masyarakat memiliki kematangan untuk membedakan berita bohong, fitnah/hasutan, dan berita atau informasi yang memang diperlukan. Namun, dalam realitasnya masalah pun menjadi rumit lantaran tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah.

"Kita harus waspada hidup di dunia yang penuh rekayasa oleh kekuatan besar dunia untuk menguasai sumber daya dan pasar. Proxy war yang terjadi di banyak negara umumnya memanfaatkan emosi warganya yang mudah disulut oleh berita-berita yang belum tentu benar," tandas mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini.

Oleh karena itu, semua pihak diharapkan bersedia mendukung kebijakan-kebijakan negara yang semakin sensitif terhadap isu ketidakadilan antarwilayah. Sebagai contoh, kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran, menetapkan harga BBM yang sama di seluruh wilayah, serta membangun jalan Trans Papua sepanjang 4.300 kilometer, adalah upaya nyata untuk memantapkan persatuan bangsa dengan memenuhi cita rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hala senada juga disampaikan Rektor Universitas Pancasila Wahono Sumaryono. Katanya, semua pihak membutuhkan semangat kebangsaan yang sesuai era milenial dalam rangka implementasi nilai-nilai luhur Pancasila di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut dia, ada 5 esensi yang dinilai terkait dengan sarasehan Pancasila serta nasionalisme era milenial. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Kedua, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa sudah menjadi kesepakatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, sambung Wahono, implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kampus, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tampaknya perlu diaktualisasikan sesuai tuntutan kemajuan zaman. Hal itu dipicu oleh kemajuan teknologi yang merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari dan bersifat disruptive.

"Era milenial yang populer sebagai 'Zaman Now' akan banyak ditengarai dan bahkan dikontribusi oleh generasi Z, yang secara alamiah kemungkinan besar memiliki pandangan hidup dan aktivitas hidup yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya," ungkapnya.

Terakhir, semua keanekaragaman budaya, etnik, serta pola pikir dan merupakan kondisi alamiah sebagai karunia Sang Pencipta dan pesatnya kemajuan teknologi sejatinya dapat menjadi potensi yang luar biasa untuk memajukan peradaban bangsa, termasuk meningkatkan daya saing NKRI dalam kancah kehidupan masyarakat dunia yang semakin kompetitif. (OL-4)