DPD Dorong Pembangunan di Kepulauan

DPD mendorong percepatan pembangunan di daerah kepulauan sama seperti pembangunan di daerah daratan. Hal itu dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara daerah daratan dan kepulauan.

"Percepatan pembangunan di daerah kepulauan harus diatur dalam undang-undang tersendiri agar memiliki landasan hukum yang kuat," kata Wakil Ketua Komite I DPD Benny Ramdani di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Menurut Benny, melalui undang-undang yang mengatur daerah kepulauan, pembangunan di daerah kepulauan diharapkan dapat lebih diperhatikan sehingga sejajar dengan daerah daratan.

Benny dan sejumlah anggota Komite I DPD, yakni Yusran A Silondae, Syarif, Antung Fatmawati, Nurmawati Dewi Bantilan, Bahar Ngitung, dan Jacob Esau Komigi menyosialisasikan RUU Daerah Kepulauan di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tim dari Komite I DPD juga menyosialisasikan RUU Daerah Kepulauan di Provinsi Bangka Belitung serta di Provinsi Kepulauan Riau Senin (27/11). Benny berharap, melalui RUU Daerah Kepulauan itu, daerah kepulauan dapat berkembang cepat dan menyamai daerah daratan.

"RUU Daerah Kepulauan yang merupakan usul inisitaif DPD merupakan bentuk keberpihakan DPD terhadap daerah-daerah kepulauan," kata dia.

Benny mengatakan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur provinsi di laut dan provinsi berciri kepulauan, tapi pengaturan tersebut dinilai belum mengatur secara jelas pemerintahan di daerah kepulauan.

Aturan dalam UU Pemerintahan Daerah itu belum cukup mewadahi berbagai kepentingan dan mengatasi permasalahan di daerah kepulauan.

RUU Daerah Kepulauan merupakan usul inisiatif DPD dan telah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2018 dengan nama RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan. RUU itu telah dikirimkan kepada presiden dan DPR pada 10 Oktober 2017.

Pada acara Sarasehan Nasional DPD Jumat (17/11), Presiden Jokowi sempat menyinggung pembangunan infrastruktur yang tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris.

Karena itu pula, ujar Presiden, pemerintahannya membangun dari pinggiran, membangun dari pulau-pulau terluar, karena daerah tersebutlah yang dinilai sangat membutuhkan.

Apalagi indeks daya saing global Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga karena biaya transportasi dan logistik Indonesia masih 2,5 kali biaya di negara tetangga sehingga dalam berkompetisi Indonesia kalah.

Kementerian PU-Pera juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dengan mengutamakan inovasi yang digunakan dalam teknologi alat berat.