Panglima TNI Sebaiknya Bergilir

WAKIL Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan pemerataan dengan menggilir posisi Panglima TNI. Nama pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo pun diharapkan tak lagi dari matra Angkatan Darat (AD).

"Mudah-mudahan itu sudah mekanisme seperti yang dilakukan sebelumnya, yaitu dilakukan secara bergiliran angkatan, itu bisa dilakukan," kata Syarief di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (28/11). Menurut Syarief, skema bergilir untuk posisi Panglima TNI sebelumnya telah dilakukan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setiap matra angkatan mulai AD, AL, hingga AU telah diberikan kesempatan untuk memimpin selama 10 tahun periode pemerintahan SBY.

"Kan (angkatan) darat ini sudah dua kali (di pemerintahan Presiden Jokowi), kalau bisa yang dari angkatan lain," ujar anggota Komisi bidang Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.

Meski demikian, lanjut Syarief, harapan Partai Demokrat tak bisa seketika melangkahi pilihan Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif. "Ya sekali lagi menyangkut penunjukan Panglima TNI yang baru, kita kembalikan kepada Presiden. Kali ini mungkin Demokrat mengharapkan (di luar TNI-AD), tapi ini kan hak prerogatif presiden," tandasnya.

Sesuai dengan aturan, saat ini hanya akan ada tiga kandidat yang bisa dicalonkan menerima tongkat estafet kepemimpinan TNI. Mereka di antaranya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal Mulyono, KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto, dan KSAL Laksamana Ade Supandi.

Meskipun demikian, Komisi I DPR belum membahas soal pergantian Panglima TNI tersebut. Mereka masih menunggu surat resmi dari Presiden terkait dengan calon pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada 2018 mendatang. Jika surat sudah ada, Komisi I DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap siapa pun calon yang diajukan tersebut.

"Komisi I DPR RI masih menunggu kabar dari Presiden Joko Widodo, apakah akan mengganti atau memperpanjang masa jabatan Jenderal Gatot Nurmantyo," kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, di Jakarta, Senin (27/11).