Langkah Airlangga bakal Mulus

MANTAN Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla mengaku memberikan dukungan kepada Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi KTP-E.

"Di antara semua calon yang muncul, saya kira Airlangga yang paling kurang masalahnya. Artinya, tidak pernah berurusan dengan KPK, kejaksaan, atau apa pun tidak pernah juga soal yang lain. Jadi, harus orang yang betul-betul dapat diterima semua pihak," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Pernyataan JK yang juga wapres tersebut menegaskan komentar staf ahli Wapres dan politikus Golkar Iskandar Mandji yang menyebut Airlangga telah mendapat dukungan JK dan beberapa politikus senior Golkar lainnya.

Menurut Wapres, dari semua syarat kepartaian dan etika, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto paling layak menjadi Ketua Umum Golkar yang baru. "Prinsip saya sederhana, kalau mau munaslub pilihlah tokoh Golkar yang di samping memenuhi syarat, syarat itu banyak pernah jadi pengurus, minimal 5 tahun, tentu orangnya baik, dan mengabdi sama partai," imbuh JK.

Soal posisi Airlangga yang masih menjadi menteri Kabinet Kerja, Wapres mengatakan tidak ada undang-undang yang menyebutkan menteri perlu berhenti untuk menjadi pengurus partai. "Tidak ada aturannya, dulu saya Wapres juga ketua partai. Pak SBY, Ibu Mega, semua ketua partai dan malah jadi presiden," kata dia.

Sebelumnya, Senin (27/11), Airlangga mengaku sudah meminta dan mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai calon Ketua Umum Golkar. Mengenai waktu pelaksanaan munaslub, JK mendorong hal itu dapat dilakukan paling lambat Desember 2017. "Boleh bilang ini pasti ada munaslub, saya kira Desember sudah harus ada pergantian," tegasnya.

Ia berharap munaslub dapat menyelamatkan citra Golkar yang elektabilitasnya menurun karena kasus yang menimpa Novanto. "Cara memperbaikinya ialah pimpinannya harus bersih. Itu saja sebaiknya, yang ini ada masalah, jadi harus dipimpin yang bersih dan kemudian tentu mempunyai program yang jelas," tuturnya.

Tidak mencampuri

Di sisi lain, pemerintah memastikan tidak akan mencampuri dinamika pergantian ketua umum di partai beringin. "Pemerintah tidak akan intervensi terhadap hal itu. Urusan internal Golkar adalah urusan Golkar," tegas Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pramono menyatakan, apa pun keputusan Golkar nanti, baik mempertahankan Novanto ataupun menunjuk Airlangga sebagai ketua umum baru, akan dihargai pemerintah. Pemerintah tidak berhak melakukan intervensi.

"Jadi saya tegaskan kami tidak akan intervensi terhadap hal itu. Presiden dan kami semua, pemerintah, sangat menghargai apa pun yang nanti diputuskan Golkar." Sementara itu, politikus Golkar Zainudin Amali meminta masyarakat tidak menyimpulkan bahwa Presiden Joko Widodo mendukung Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Permintaan izin Airlangga, kata dia, merupakan hal biasa dan wajar mengingat yang bersangkutan adalah pembantu Presiden.

"Aktivitas di luar dari kegiatan-kegiatan kenegaraan, memang dia harus minta izin. Jadi suatu hal yang wajar beliau minta izin. Sama halnya dengan Khofifah (meminta izin untuk maju dalam pilgub Jatim)." (Ric/Nur/Ant/P-3)