Seusai Dikritik, Sejumlah Anggaran DKI Dicoret

BADAN Anggaran DPRD DKI Jakarta akhirnya mencoret dan mengurangi sejumlah mata anggaran setelah mendapat kritik dari masyarakat. Namun, anggaran bagi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) tidak berubah meski alamatnya tidak sesuai.

Perubahan tersebut dibahas dalam rapat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Dalam rapat tersebut, eksekutif dan legislatif menyepakati pengurangan anggaran di sejumlah pos. Salah satunya ialah pengurangan anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta dari Rp107,7 miliar menjadi Rp64,7 miliar di 2018.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menuturkan, anggaran dipotong lantaran pihaknya telah mengal-kulasi ulang anggaran perjalanan dinas. Sebelumnya, Sekretaris Dewan DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengalokasikan koefisien anggaran perjalanan dinas untuk 7.752 orang. Padahal, jumlah anggota DPRD hanya sebanyak 106 orang. "Dikurangi Rp43 miliar lebih dari anggaran perjalanan dinas kunjungan kerja," kata M Taufik.

Ia menuturkan, anggaran kunjungan kerja naik karena menyesuaikan dengan revisi PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dia menyebut anggaran kunjungan kerja sebelumnya sangat kecil. "Dulu uang harian Rp500 ribu buat makan siang, makan malam, transportasi itu kurang," kata Taufik.

Selain memangkas anggaran kunjungan kerja, Badan Anggaran sepakat menghapus anggaran renovasi kolam di DPRD DKI Jakarta sebesar Rp620 juta.

Terkait dana hibah, Badan Anggar-an sepakat mengurangi alokasi dana untuk Laskar Merah Putih dari Rp500 juta menjadi Rp100 juta pada tahun depan. Sementara itu, Komando Resimen Mahasiswa Jakarta tetap menerima dana hibah Rp1 miliar.

"Jumlah tersebut patut diberikan kepada Menwa untuk kegiatan bela negara," kata Kepala Biro Kesbangpol Pemprov DKI, Darwis Muhammad Aji.

Sementara itu, dana hibah Rp40,2 miliar bagi Himpaudi tidak dihapus. Sebanyak 6.700 guru PAUD yang berstatus honorer dan berada di bawah naungan Himpaudi akan menerima dana Rp500 ribu per bulan dari anggaran tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto mengatakan alamat Himpaudi di Jalan Poltangan Raya Nomor 25, Jakarta Selatan, merupakan kantor suami Ketua Himpaudi DKI Jakarta, Yufi AM Natakusumah.

"Sudah dilakukan investigasi ke lapangan. Ternyata itu adalah alamat sebuah kantor, Himpaudi ada di situ, bukan salah alamat," ungkap Sopan.