KPK Lakukan OTT di Provinsi Jambi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penindakan terhadap sejumlah penyelenggara negara di Provinsi Jambi.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Laode M Syarif membenarkan ada tim KPK di lapangan yang melakukan operasi tangkap tangan di Jambi. "Benar hari ini ada kegiatan penindakan OTT di wilayah Provinsi Jambi," kata Laode melalui pesan singkat, Selasa (28/11).

Namun dirinya mengaku tidak bisa menjelaskan secara detail terkait kegiatan penindakan tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa untuk informasi detailnya akan disampaikan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah.

Saat dihubungi dalam kesempatan berbeda, Febri membenarkan informasi yang beredar terkait OTT yang dilakukan di wilayah Jambi. "Benar ada kegiatan tim penindakan di lapangan. Tim disebar di Jambi dan Jakarta," terang Febri.

Dalam operasi tersebut penyidik KPK menjaring sejumlah anggota DPRD. Penyidik dalam operasi tersebut juga mengamankan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi serta dari pihak swasta dalam OTT tersebut. Saat ini terdapat 10 orang yang sudah diamankan, baik di Jakarta maupun Jambi.

"Di Jakarta ada tiga orang dan di Jambi sekitar tujuh orang. Unsurnya ada dari penyelenggara di daerah dalam hal ini DPRD setempat, pejabat dan pegawai di pemprov termasuk pihak swasta," terang Febri.

Dalam operasi ini KPK mengamankan sejumlah uang, namun untuk jumlah pastinya masih belum bisa dipastikan, karena masih dalam proses perhitungan tim yang masih berada di Polda Jambi.

"Sejauh ini kita mendapatkan informasi sejumlah uang yang sudah kita amankan lebih dari Rp1 miliar," ungkap Febri.

Diduga uang tersebut akan digunakan dalam praktik pemberian dan penerimaan oleh penyelenggara setempat dengan pembahasan proses APBD 2018 di Jambi. Febri menjelaskan bahwa KPK harus melakukan proses awal dan memiliki waktu 1x24 jam ke depan untuk menentukan status akhir dari para pihak yang diamankan dalam OTT kali ini.

Untuk dugaan penerimaan terjadi di Jambi dengan uang tersebut ditemukan di daerah Jambi dengan pihak swasta di Jakarta maupun di Jambi. Namun saat ini pihak KPK mengaku belum bisa menjelaskan bagian mana dari proses APBD tersebut yang akan dipengaruhi dengan pemberian sejumlah uang terseut.

Terkait pihak yang diamankan di Jakarta sudah diamankan di gedung KPK Jakarta untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut hingga Rabu (29/11). Sedangkan untuk yang di Jambi masih dilakukan proses pemeriksaan klarifikasi awal terkait peristiwa yang terjadi dalam kaitan dengan kasus tersebut di Polda Jambi. (OL-4)