Kepolisian RI Awasi Kampanye via Medsos

KEPALA Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan Polri akan mengawasi aktivitas kampanye di media sosial (medsos) jelang pelaksanaan pilkada serentak 2018.

Pasalnya sosial media dinilai berpotensi besar dapat menggiring opini masyarakat.

"Belajar dari pilkada DKI Jakarta bahwa penggunaan medsos sangat menonjol. Ini harus diwaspadai," kata Irjen Setyo dalam acara diskusi bertajuk Kesiapan Pilkada Serentak 2018, di Jakarta, kemarin.

Ia berharap pelaksanaan pilkada serentak 2018 bisa berjalan dalam suasana yang aman, damai, dan tenteram.

Untuk itu, pihaknya berharap partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan iklim demokrasi yang menyejukkan semua pihak.

Dalam mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2018, jumlah anggota Polri yang dilibatkan total mencapai 171.507 orang, 36.968 anggota TNI, dan 756.470 personel linmas.

Pencoblosan akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Dalam kesempatan yang sama, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto juga mengungkapkan daerah-daerah yang dinilainya rawan mengalami gesekan saat Pilkada 2018. Daerah-daerah tersebut merupakan wilayah yang memang banyak penduduknya.

"Pilkada 2018 akan dilakukan di daerah 'gemuk'. Tingkat kerawanannya juga cukup besar, terutama di daerah besar seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, dan Papua," kata Irjen Setyo Wasisto.

Kabag Teknis Pemilu dari KPU RI, Sahruni Hasna Ramadhan, mengatakan pihaknya terus melakukan bimbingan teknis kepada seluruh penyelenggara pemilu di daerah.

Hal itu bertujuan mencegah terjadinya kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang bisa menimbulkan konflik dan sengketa antarpeserta.

"Tiap tahapan punya potensi, baik untuk disengketakan maupun potensi konflik," ucap Sahruni.

Ia menjelaskan, KPU juga dibantu aparat keamanan untuk mencegah terjadinya konflik. Perbantuan itu juga diikat dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KPU, Polri, dan TNI untuk konsolidasi di setiap tingkatan daerah agar proses demokrasi berjalan damai.