Rawat Elektabilitas dengan Fokus Bekerja

PRESIDEN Joko Widodo diharapkan tetap fokus bekerja guna meningkatkan kepuasan publik.

Menurut Direktur Eksekutit Charta Politika Yunarto Wijaya, Jokowi tengah berada di jalur yang tepat menuju Pilpres 2019.

Ia menilai tingkat kepuasan publik kepada pemerintah relatif tinggi, tetapi Pilpres 2019 masih jauh.

Oleh karena itu, penting bagi Presiden untuk konsisten bekerja dan merealisasikan program-program prorakyat.

"Tetap fokus saja bekerja karena pemilihan umum serentak 2019 akan lebih mengandalkan ketokohan ketimbang dukungan partai," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan pileg dan pilpres akan digelar serentak pada 2019 sehingga partai politik condong untuk memilih calon yang elektabilitasnya tinggi dan relatif disukai publik.

Langkah itu akan memengaruhi perolehan suara parpol.

Jika publik mengapresiasi kinerja Jokowi, sambung Yunarto, dukungan parpol akan mudah diraih.

Pasalnya, selama kontestasi pilkada dan pilpres, dukungan parpol tidak berpengaruh linier terhadap elektoral calon.

Pada 2014, kata dia, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa yang didukung lebih banyak parpol.

"Dalam banyak pilkada dan pilpres, dukungan partai bukan faktor utama kemenangan. Koalisi besar yang tidak dikelola dengan baik juga bisa jadi bumerang," tandasnya.

Yunarto mewanti-wanti dukungan yang melimpah tidak membuat petahana terlena.

Meski kepuasan publik menjadi syarat mutlak untuk memenangi pemilu, pilkada DKI Jakarta menjadi contoh anomali.

Kala itu, kepuasan publik terhadap kinerja Basuki Tjahaja Purnama tinggi, tetapi petahana bisa dikalahkan.

"Tapi saat itu kondisinya tidak normal karena petahana diserang isu SARA," ujarnya.

Stabilitas politik

Saat dihubungi terpisah, Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung Muradi mengakui elektabilitas Jokowi jauh mengungguli figur lain menuju 2019.

Namun, itu belum membuat Jokowi aman. Untuk mendongkrak elektabilitasnya, stabilitas politik dan keamanan harus terjaga. Pasalnya kedua faktor itu berdampak signifikan pada sektor ekonomi.

"Di tahun ketiga pemerintahan, Jokowi bisa lebih fokus kerja ketika stabilitas politik membaik. Sekarang gangguannya paling di soal siber saja, hoaks, dan fitnah-fitnah di media sosial," ujarnya.

Ia mengungkapkan pada awal pemerintahan Jokowi jelas terlihat gangguan yang sistemis. Situasi politik dan keamanan sempat tidak kondusif dan berdampak pada sektor ekonomi.

Namun, perlahan tapi pasti, pemerintah mulai bisa mengontrol stabilitas politik.

Muradi menilai dalam satu tahun belakangan ini ada perkembangan signifikan seperti soal perbatasan, tata kelola keuangan, struktur kelembagaan, serta peningkatan wilayah pertahanan.

"Pemerintah perlu memperbaiki sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak."

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP menyatakan Presiden memilih bekerja lebih keras untuk menciptakan kesejahteraan.

"Kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Jokowi-JK bisa diartikan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang dalam persepsi publik baik dan dirasakan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.(P-3)