Khofifah Resmi Minta Izin Presiden

MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa secara resmi mengajukan surat pemberitahuan akan mengikuti pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 kepada Presiden Joko Widodo.

Surat itu disampaikan melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Khofifah tidak secara langsung mengantarkan surat tersebut. Ia masih harus bekerja sebagai menteri untuk mengantisipasi dinamika Gunung Agung, Bali.

"Surat diantar staf. Saya masih rapat tim bencana alam antisipasi kewaspadaan erupsi Gunung Agung," ujarnya.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan seorang menteri harus melepaskan jabatannya jika ingin maju bertarung dalam pilkada.

"Kalau dia sudah resmi mencalonkan diri, ya, tidak bisa merangkap jadi menteri," cetus Johan.

Dalam pilgub Jatim, Ketua Muslimat Nadhlatul Ulama itu didukung Partai Golkar (11 kursi), Partai Demokrat (13 kursi), NasDem (4), dan Hanura (2).

Khofifah akan berpasangan dengan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak di pilgub Jatim.

Jika Khofifah melepaskan jabatan, PDIP mengaku tertarik untuk mengisi jabatan tersebut.

"PDIP punya kader yang cukup dan siap menjalankan tugas apabila ditugasi presiden (menjadi menteri sosial)," kata Andreas.

Pilihan tokoh yang akan mengisi pos kementerian sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Menurut Andreas, sosok pengganti Khofifah mesti memiliki kemampuan yang sama baik untuk menjadi bahan pertimbangan.

"Kita berharap mensos itu orang yang punya (rasa) human dan sosial yang kuat dan juga perlu mempunyai mobilitas yang tinggi. Saya kira selama ini Bu Khofifah sudah jalankan tugas yang baik," ujarnya.

Khofifah dinilai mesti fokus dengan keputusannya yang memilih berlaga sebagai calon Gubernur Jatim berpasangan dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak. Posisi Khofifah sebagai menteri mesti ditanggalkan agar tak terjadi konflik kepentingan.