Polri Waspadai Kampanye via Medsos di Pilkada 2018

KEPOLISIAN berkaca kepada pilkada DKI dalam melakukan pengamanan pilkada serentak di 171 provinsi, kabupaten dan kota pada 2018. Salah satu faktor yang menjadi fokus pengamanan kepolisian ialah kampanye di media sosial.

"Belajar dari pilkada DKI penggunaan medsos sangat menonjol seakan akan ini pilgub rasa pilpres. Ini harus diwaspadai," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto dalam FGD dengan tema 'Kesiapan Pilkada Serentak 2018' di Jakarta, Senin 27 November 2017.

Pada 2018, kata dia, akan ada sejumlah daerah dengan jumlah penduduk yang cukup besar menjalankan pilkada. Hal itu membuat potensi konflik cukup besar, khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara hingga Papua.

Karena itu, Setyo memandang salah satu tolak ukur keberhasilan pilkada ialah keamanan. "Keamaman pilkada sangat menentukan," ujar dia.

Ia pun meminta kepada setiap stake holder baik itu penyelenggara pemilu, kepala daerah, partai politik serta masyarakat bisa bersama-sama menjaga perhelatan pesta demokrasi ini.

Sementara itu, pengamat politik dari kedai kopi Hendro Satrio menilai faktor media sosial tak semua dapat mempengaruhi masayarakat dalam memilih kepala daerah. Salah satunya di Nusa Tenggara Barat.

"Di NTB itu media sosial tidak ngaruh, karena fasilitasnya enggak ada," ujar dia.

Menurut dia, kerawaman justru ada pada isu suku, agama dan ekonomi. Menurut dia, penggunaan isu ini sangat berpotensi terjadi di daerah-daerah besar.

"Hasil survei kedai kopi isu agama di atas 50 persen," ucap dia. (MTVN/OL-7)