Jokowi Dipercaya Lanjutkan Kepemimpinan

KEPUASAN publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tetap tinggi. Menurut hasil survei Poltracking Indonesia, sebanyak 67,9% atau mayoritas rakyat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi-JK di tahun ketiga pemerintahan.

"Sebanyak 70,5% mengaku percaya dengan pemerintahan Jokowi-JK. Jika diturunkan ke tiap bidang, tingkat kepuasan publik paling tinggi di bidang pendidikan, kesehatan serta bidang pertahanan dan keamanan," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha AR saat memaparkan hasil survei di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, hari ini.

Survei digelar pada periode 8-15 November dengan melibatkan 2.400 responden yang tersebar di 34 provinsi. Metode survei menggunakan stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2% dan tingkat kepercayaan 95%.

Hasil survei juga menunjukkan mayoritas publik (59,8%) setuju Jokowi melanjutkan tampuk kepemimpinan hingga periode kedua, dengan rincian sebanyak 26,6% mengaku sangat setuju dan 33,2% cukup setuju. Di sisi lain, sebanyak 25,7% responden mengatakan sangat tidak setuju dan kurang setuju Jokowi melanjutkan pemerintahan hingga periode berikutnya.

"Dan sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Data ini menyatakan bahwasannya publik percaya dengan masa depan Indonesia di periode pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi," jelas Hanta.

Meskipun kepercayaan dan kepuasan publik cukup tinggi terhadap pemerintahan Jokowi-JK, Hanta mengatakan, posisi Jokowi belum cukup aman dari segi elektabilitas. Pasalnya, tingkat elektabilitas Jokowi tidak paralel dengan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

Pada skema top of mind, Jokowi dipilih 41,5% responden disusul oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (18,2%) dan Jusuf Kalla (0,9%). Pada skema head to head (dua kandidat), Jokowi memperoleh kepercayaan 53,2% responden sedangkan Prabowo dipilih 33% responden.

"Ada gap antara tingkat kepuasan publik dengan elektabilitas. Supaya aman, setidaknya Jokowi harus memeroleh elektabilitas sebagaimana SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menjelang Pilpres 2009 lalu. Ketika itu, elektabilitasnya di kisaran 60-70% paralel dengan tingkat kepuasan publik," ujar dia.

Namun demikian, menurut Hanta, Jokowi masih sangat berpeluang terus mendongkrak elektabilitasnya. Pasalnya, hasil survei menunjukkan sebanyak 50,6% responden menyatakan masih mungkin mengubah pilihannya menjelang Pilpres.

"Yang belum menentukan pilihan juga cukup banyak. Artinya ini tantangan sekaligus peluang bagi Jokowi di sisa dua tahun pemerintahannya. Kalau dilihat dari data survei, faktor program kerja yang menguntungkan pemilih dan lingkungan atau kerabat menjadi faktor-faktor yang menyebabkan publik mengubah pilihannya. Ini yang harus diperhatikan Jokowi. Program-program kerja harus dipastikan dirasakan langsung manfaatnya," jelas Hanta.

Hasil survei juga memunculkan sejumlah kandidat kuat calon wakil presiden. Pada simulasi 10 kandidat, tiga kandidat bersaing ketat, yakni Gatot Nurmantyo yang dipilih 13,7% responden, disusul Agus Harimurti Yudhoyono (13,2%) dan Anies Rasyid Baswedan (13,2). Tujuh kandidat lainnya semisal Sri Mulyani, Ahmad Heryawan dan Budi Gunawan elektabilitasnya di bawah 5%. "Meski demikian, undiced voters masih tinggi. Artinya persaingan untuk posisi cawapres masih akan ketat," imbuh Hanta. (OL-7)