PAN Ingin Pengganti Novanto Bisa Kembalikan Citra DPR

Achmad Zulfikar Fazli/MTVN
24/11/2017 19:14
PAN Ingin Pengganti Novanto Bisa Kembalikan Citra DPR
(MI/Rommy Pujianto)

KEPUTUSAN siapa yang menjadi pengganti Ketua DPR Setya Novanto dinilai menjadi kewenangan Partai Golkar. Namun, PAN ingin pengganti Novanto bisa mengembalikan citra positif buat parlemen.

Menurut Sekjen PAN Eddy Soeparno, masyarakat kalangan muda kini apatis terhadap DPR. Hal ini lantaran citra DPR yang selama ini kurang baik di mata masyarakat.

"Saya pikir kita harus menaruh perhatian (kepada) citra DPR, karena ini institusi yang mewakili kepentingan aspirasi rakyat," kata Eddy dalam diskusi Forum Daksa, di Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Jumat (24/11).

Ia menyadari setiap partai politik mempunyai kepentingan dalam memilih calon pimpinan di DPR. Namun, ia berharap pemilihan Ketua DPR dapat mendengarkan aspirasi masyarakat. Apalagi, anggota dewan duduk di parlemen lantaran dipilih oleh masyarakat.

"Kita awasi secara bersama proses ini agar kelak pimpinan DPR RI yang akan datang, betul-betul memenuhi harapan kita semua agar kredibilitas lembaga tinggi negara yang kita butuhkan itu tetap akan terjaga," paparnya.

Ia menjelaskan, kriteria yang layak menjadi ketua DPR yang baru nanti harus memiliki gagasan, pemikiran, paradigma dan wawasan yang baru buat parlemen.

Tak hanya itu, pengganti Novanto nanti juga harus berintegritas. Sebab, mengembalikan citra DPR tak semudah membalikkan telapak tangan dan tidak sebentar.

"Tapi jika kita sudah memiliki formula tersebut, gagasan baru, pemikiran dan paradgima, saya kira elemen yang diperlukan saat ini untuk membalikkan citranya (DPR)," ucap dia.

Novanto resmi ditahan KPK, Minggu (19/11) malam, setelah berkali-kali menolak menghadiri pemeriksaan. Penahanan dilakukan setelah KPK memastikan Novanto tak lagi memerlukan rawat inap, pascakecelakaan di kawasan Jakarta Barat, Jumat (17/11) malam.

Golkar melalui rapat pleno DPP telah memutuskan memberikan kesempatan Novanto membela diri dalam sidang gugatan praperadilan, terkait status tersangkanya pada kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Jika kalah dalam praperadilan, Golkar akan mendorong Novanto mundur dari jabatan ketua umum dan mengganti posisi ketua DPR.

Namun, jika menang, Golkar akan mempertahankan posisi Novanto. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eko Suprihatno
Berita Lainnya