MKD Otomatis Harus Usut Etik Novanto

MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) harus segera memproses dugaan pelanggaran etik dan dugaan pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Seharusnya, MKD tidak perlu diingatkan lagi akan hal ini. "Tidak perlu diingatkan lagi. Harusnya sudah bisa jalan sendiri. Saya tidak punya sentimen pribadi dengan Pak Novanto dan partainya. Tapi dalam kepentingan sebagai salah satu anggota DPR RI, ini dari etikanya sudah tidak bisa. Harus digantilah," ujar Ketua Bidang Kohormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/11).

Menurutnya, Partai Golkar memiliki banyak kader yang lebih baik dan pantas menggantikan Novanto. Dengan pergantian Ketua DPR RI dapat menjaga wibawa dan kehormatan lembaga DPR. Sebab, ia menilai Novanto tidak hanya mengorbankan nama DPR tetapi juga rakyat Indonesia. Ia mendukung pergantian Novanto dilakukan secepatnya tanpa perlu menunggu proses hukum selesai.

"Kalau saya ditanya ya setuju (diganti) memang sudah harus begitu. Rakyat yang tidak berkepentingan langsung saja ingin nama lembaganya diperbaiki, apalagi kita yang ada di dalam. Kok mengganti satu dua orang saja susah betul. Rakyat mewakilkan kita duduk di sini. Dan tidak semua orang di sini brengsek. Masih ada orang yang baik kan. Tetapi dengan perbuatan satu orang semua dianggap jelek. Itu enggak benar juga. Jadi ini soal kepantasan," pungkasnya. (OL-4)