Desakan Novanto Mundur Menguat

PERMINTAAN Setya Novanto agar pimpinan DPR tetap mempertahankan posisi dirinya sebagai Ketua DPR tak dianggap sejumlah fraksi di parlemen.

Fraksi Partai NasDem DPR menyarankan Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR agar fokus pada kasus yang membelitnya dan demi menjaga kewibawaan lembaga tinggi negara itu.

"Kami sarankan agar Pak Novanto mengajukan peng-unduran diri dalam rangka menghadapi persoalan yang dihadapi," kata Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR, Syarief Abdullah Alkadrie, di Jakarta, kemarin.

Ia menyerahkan semua keputusan terkait dengan Novanto ke Partai Golkar, tapi harus diutamakan demi kelangsung-an tugas dan kinerja DPR.

Sebelumnya, dalam suratnya tertanggal 21 November 2017 dan bermeterai Rp6.000, Novanto meminta pimpinan DPR memberikan kesempatan kepada dirinya untuk membuktikan ketidakterlibatannya dalam kasus KTP elektronik.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto meyakini setiap wakil rakyat di DPR tak mau ada pimpinannya yang terjerat kasus korupsi, seperti yang dialami Novanto.

"Saya yakin anggota DPR tidak mau kondisi seperti ini, tersandera oleh kasus Novanto. Ini kan persoalan pribadi Novanto, bukan kelembagaan," ujar Yandri.

Menurut Yandri, Golkar harus segera bersikap mengganti Novanto dengan kader lain. "Jadi Golkar, tolong pikirkan martabat lembaga yang sangat kita hormati ini," katanya.

Soal surat Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pihaknya tidak akan mengintervensi Majelis Kehormatan Dewan.

"MKD independen. Memengaruhi keputusan MKD bisa kena etik," ujar Fahri di Gedung DPR, kemarin.

Hingga kini, MKD tengah memproses laporan masyarakat dalam perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Novanto.

Prosesnya saat ini baru rapat internal verifikasi laporan.

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya tidak terpengaruh oleh sikap Golkar yang tetap mempertahankan Novanto sebagai Ketua DPR karena menunggu hasil gugatan praperadilan di PN Jaksel.

"Kita tetap jalan," ujar Sufmi Dasco.