Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Jusuf Kalla tidak ingin mencampuri status tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) di DPR. Kalla menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Itu urusan MKD lah, terserah keputusan mereka, kan independen semestinya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).
Kalla yakin, MKD akan mengambil keputusan yang baik untuk parlemen dan negara.
"Kita serahkan lah kepada kebijakan MKD," tambah Kalla.
Wapres menilai, DPR tidak tersandera dengan posisi Novanto saat ini. Menurutnya, rapat dan sidang paripurna di Senayan tetap berjalan meski sang ketua tidak ada lantaran terkait perkara hukum.
Pria asal Makassar ini juga mengatakan, Ketua DPR tak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan. Ketua DPR hanya menjadi perwakilan untuk menyuarakan sesuatu.
"Itu kalau di luar negeri namanya speaker," kata dia.
Saat ditanya apakah status tersangka yang melekat kepada Novanto mengganggu citra parlemen, Kalla mengamini. Pelanggaran yang dilakukan individu pasti memberi dampak negatif kepada instansi tempatnya bernaung.
"Pasti mempunyai efek negatif terhadap instansi terkait, di mana saja," jelas Kalla. (MTVN/OL-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved