Kemudahan Berbisnis di DKI Anjlok

KEMUDAHAN berbisnis di DKI Jakarta turun dari peringkat ke-2 menjadi ke-4 dengan skor 1.325. Demikian hasil riset mengenai kemudahan berbisnis di Indonesia 2017 yang dilakukan Asia Competitiveness Institute (ACI). Riset tersebut dilakukan terhadap 925 pelaku usaha dari 34 provinsi (lihat grafis).

Riset dilakukan dilakukan dari April hingga September 2017. Riset menggunakan 74 indikator yang terbagi menjadi 3 indeks, yakni daya tarik investasi di daerah, keramahan terhadap iklim investasi, dan implementasi regulasi terkait dengan investasi.

Deputi Direktur ACI Mulya Amri dalam paparannya di Jakarta, kemarin, menyebut turunnya peringkat DKI Jakarta tersebut disebabkan dua indikator yang krusial, yakni upah minimum yang dinilai pelaku usaha cukup besar dan kemudahan mendapat izin usaha yang masih menjadi persoalan.

"Ini bukan hanya dilihat dari regulasi, melainkan dari survei kepada pengusaha, jika dibandingkan dengan rata-rata Indonesia, Jakarta di bawah minus (dalam dua indikator tersebut)," tukasnya.

Karena itu, Mulya menilai harus ada perbaikan di dua indikator itu sekaligus inovasi agar usaha-usaha modern yang marak di kota-kota besar di dunia juga bisa diterapkan di Jakarta.

Namun, ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai salah satu yang menyebabkan turunnya peringkat Jakarta tersebut ialah isu SARA dan gesekan politik selama pilkada DKI Jakarta lalu.

Dampak pilkada juga menyebabkan Pemprov DKI fokus pada pemilihan umum sehingga kebijakan-kebijakan inovatif sempat tertunda.

"Banyak investor menimbang kembali untuk berinvestasi di Jakarta," ujar Bhima saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto menganggap turunnya peringkat DKI Jakarta disebabkan belum adanya kemajuan dalam proses perizinan bangunan. Ia mencontohkan langkah perizinan yang tetap tidak berubah dari 2008.

"Jumlah langkah perizinan tetap 17 langkah," ucap Wendy.

Dalam riset tersebut, secara umum provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih menempati posisi lima teratas yang memiliki tingkat kemudahan berusaha terbaik. Posisi ke-6 hingga ke-10 diisi provinsi dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Sementara itu, posisi lima terbawah ditempati Bengkulu, Kalimantan Utara, Sumatra Barat, Papua Barat, dan Kepulauan Babel.