Praperadilan Asa Terakhir Novanto Pertahankan Kursi di Golkar

PRAPERADILAN menjadi harapan terakhir Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto guna mempertahankan kursinya.

Hal itu terungkap dalam rapat pleno DPP Partai Golkar ketika memutuskan memilih Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum. Ia bertugas sebagai Plt hingga ada keputusan praperadilan yang diajukan Novanto.

"Pertama, menyetujui Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum sampai adanya putusan praperadilan. Kedua, apabila gugatan Setya Novanto diterima di dalam proses praperadilan diterima, maka tugas Plt berakhir," ujar Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid saat membacakan kesimpulan rapat pleno di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11).

Ditambahkan Nurdin, apabila praperadilan yang diajukan Novanto ditolak dan ia menolak turun dari jabatannya sebagai ketum, DPP akan kembali menggelar rapat pleno untuk meminta Novanto mengundurkan diri. "Apabila tidak mengundurkan diri, partai akan menggelar munaslub (musyawarah nasional luar biasa)," imbuhnya.

Dalam situasi ini, Novanto hanya bisa berharap praperadilan yang diajukan olehnya diterima, jika ingin mempertahankan posisinya sebagai ketua umum.

"Kalau berkas Novanto dinyatakan P21 dan masuk ke pengadilan, maka sama dengan praperadilan ditolak. Mundur atau tidak mundur, apabila gugatannya ditolak, Partai Golkar tetap menyelenggarakan munaslub," tegas Nurdin.

Adapun terkait posisi Novanto sebagai Ketua DPR RI, posisi itu juga bakal dibahas setelah ada putusan praperadilan. "Adapun terkait kebijakan-kebijakan strategis, Plt ketum juga harus membicarakannya bersama ketua harian, korbid dan bendara umum," imbuh Nurdin.

Plt Ketua Umum Golkar Idrus Marham mengatakan, Partai Golkar berharap gugatan praperadilan yang diajukan Novanto bisa dikabulkan pengadilan. "Bilamana tidak, tentu kita sudah melakukan antisipasi-antisipasi supaya Golkar bisa menyelesaikan masalah ini secara produktif," imbuhnya.

Idrus menambahkan, struktur kepengurusan di Golkar tidak akan berubah banyak dengan terpilihnya dia sebagai Plt. "Sudah jelas agendanya, secara umum pelaksana ketua umum dan seluruh jajaran pengurus DPP Partai Golkar tetap melakukan agenda-agenda rutin yang sudah tersedia sebelumnya," ujarnya.

Terkait posisi Sekjen yang kini kosong, Idrus mengatakan akan menunjuk salah satu wakil sekjen untuk mengisinya. Namun demikian, ia enggan mengungkapkan siapa wasekjen yang akan dipilih untuk menggantikan posisinya.

"Secara administratif, penandatanganan sesuai dengan tata kerja yang ada, sekjen menunjuk salah satu wakil sekjen untuk melakukan tugas-tugas sebagaimana sekjen," jelasnya. (OL-4)