KPK Tetap Pantau APBD DKI Jakarta

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta masyarakat untuk tidak berpikiran negatif terlebih dahulu terkait kemungkinan penggelembungan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI.

Menurutnya, besaran APBD pasti akan naik-turun. "Yang penting jangan dikeduk masuk ke area pribadi atau kelompok," ucap Saut lewat pesan singkat yang diterima Media Indonesia, Selasa (21/11).

Menurutnya, korupsi dapat terjadi sekalipun tidak ada penggelembungan anggaran. Hal itu dibuktikan oleh beberapa kasus yang sudah ditangani KPK. "Kalau memang mau niat bisa juga kan," ucap dia.

Namun demikian, dirinya menyatakan KPK akan tetap mengadakan pemantauan. "Monitoring Itu mah bagian dari kerjaan KPK karena amanah UU KPK," imbuh Saut.

Secara terpisah, juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan proses pemantauan anggaran berada dalam domain pencegahan. Ia menambahkan akan memastikan apakah sudah ada kajian di Direktorat Pencegahan.

"Ada atau tidak pengawasan pihak KPK itu sebenarnya tidak perlu disampaikan ke publik. Kalau kerja sama dalam konteks upaya pencegahan, tentu itu perlu dibahas bersama. Saya harus pastikan itu," tutur Febri.

Ia lantas meminta kerja sama dari masyarakat. Jika memang ada dugaan atau informasi terkait tindak pidana korupsi, dapat dilaporkan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat.

"Itu berlaku untuk seluruh Informasi yang ada," tuturnya. (OL-4)