Keputusan DPP Sudah Cukup Berhentikan Novanto

KEPUTUSAN Partai Golkar mencopot penugasan Setya Novanto sebagai Ketua DPR sudah cukup dalam upaya pergantian pimpinan anggota dewan. Novanto bisa digantikan oleh koleganya sesama Partai Berlambang Pohon Beringin.

"Pergantian Ketua DPR itu cara pertama bisa dilakukan oleh partainya dengan ditarik," kata Ahli Hukum Tata Negara dadi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti, hari ini.

Kondisi memaksa untuk segera menggantikan Novanto dinilai perlu dilakukan DPP Partai Golkar. Menurut Bivitri, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) telah mengatur pergantian tersebut yang bisa dilakukan oleh partai politik Ketua DPR.

"Di UU MD3 pimpinan DPR itu sepaket dengan partainya, nah yang ideal adalah Fraksi Golkar ajukan nama baru sebagai pengganti Novanto," ujar Bivitri.

Ia melanjutkan, Novanto juga bisa digantikan dengan cara lain yakni sidang dugaan pelanggaran etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Respon laporan masyarakat tersebut kemudian mesti ditindaklanjuti MKD dengan memberikan rekomendasi pergantian Ketua DPR bila bisa secara sah telah terbukti.

Opsi lain juga yang bisa dilakukan sendiri oleh MKD dengan melakukan investigasi pembuktian. Proses penahanan Novanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata dia, juga bisa menjadi alasan bagi MKD. Pasalnya Novanto akan mendiami Rutan Guntur dalam waktu yang cukup lama.

"Penahanan KPK itu lama, kalau dalam tahap penyidikan dengan perpanjangan bisa ditahan selama 60 hari kemudian bisa ditambah 60 hari lagi, artinya selama empat bulan dia tidak akan bisa menjalankan tugasnya, atinya dia tidak akan efektif," ucapnya. (MTVN/OL-7)