Generasi Muda Harus Diajarkan Politik yang Beretika

MASYARAKAT, khususnya generasi muda, harus diajarkan politik yang beretika. Terlebih saat ini masih ada elite politik yang tidak memberikan pendidikan yang positif kepada generasi muda saat ini.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Simposium Nasional Kebudayaan 2017 dengan tema 'Pembangunan Karakter Bangsa untuk Melestarikan dan Menyejahterakan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945'.

"Kita lihat memang banyak juga elite-elite politik masih memberikan pendidikan yang tidak baik kepada masyarakat, anak-anak kita. Masih banyak yang berteriak-teriak mengenai antek asing, PKI bangkit. Kalau saya, kalau PKI bangkit gebuk saja, payung hukumnya jelas, TAP MPRS masih ada. Kenapa kita harus bicara banyak mengenai ini," tutur Presiden di Balai Kartini, Jakarta, Senin (20/11).

Untuk itu, ia meminta kepada senior-senior di Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) dan Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) untuk mengajarkan politik yang beretika kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dengan begitu, nilai-nilai keindonesiaan tidak akan hilang.

"Saya berharap sesepuh-sesepuh, senior-senior di FKPPI, PPAD, YSNB juga memberikan nilai-nilai itu kepada generasi muda. Bagaimana cara berpolitik yang beretika, cara berbicara yang beretika, bagaimana menghargai senioritas, bagaimana menjaga nilai-nilai kesantunan," ucapnya.

Di era teknologi yang begitu pesat perkembangannya, Presiden Jokowi menilai penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter bangsa kepada generasi muda. Pasalnya, saat ini generasi muda tidak hanya dididik oleh guru ataupun orangtua saja, tetapi juga oleh media sosial.

Untuk itu, selain pendidikan formal, pendidikan informal pun harus terus dilakukan secara besar-besaran. "Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, harus terus disampaikan kepada anak-anak kita, bagaimana kerukunan, persaudaraan, toleransi," tandas Presiden.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara Simposium Nasional Kebudayaan 2017 Slamet Supriyadi menyampaikan bahwa pendidikan karakter tidak hanya bisa dilakukan oleh bidang pendidikan saja, tetapi juga oleh bidang-bidang lainnya.

Ia pun menjabarkan ada tiga rumus untuk membangun karakter. Pertama, konstitusi yang benar. Konstitusi tersebut harus dijalankan dengan benar. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya. Selain itu, masyarakat pun harus diajarkan untuk menerapkan budaya konstitusi.

Kedua, masyarakat harus dididik. Pasalnya, masyarakat yang baik akan membawa bangsanya menuju peradaban yang benar. Untuk itu, masyarakat perlu diberikan pendidikan karakter baik formal maupun informal. Dan terakhir, sambungnya, peningkatan kualitas bagi penyelenggara negara. (OL-4)