KPK Tentukan Penahanan Jika Novanto Ditangkap

UPAYA tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menggiring Setya Novanto dari kediamannya di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum membuahkan hasil. Hingga saat ini keberadaan tersangka kasus KTP-E itu belum diketahui.

Juru bicara KPK Febri Diansyah, mengatakan pihaknya terpaksa menerbitkan surat perintah penangkapan lantaran Novanto tidak kooperatif dan selalu menghindar. Apabila sudah ditangkap, KPK pun punya waktu selama 1x24 jam untuk menentukan keputusan penahanan.

"Sesuai KUHAP, jika penangkapan sudah dilaksanakan maka terhitung 24 jam setelahnya perlu dipastikan status lebih lanjutnya, apakah penahanan atau tidak atau hal-hal lainnya," kata Febri, Kamis (16/11).

Tim penyidik KPK masih mencari Novanto dan belum diketahui dimana Ketua DPR RI itu bersembunyi. Novanto harus diperiksa karena penyidik membutuhkan keterangannya untuk menyelesaikan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan KTP-E.

"Saat tim masih melakukan tugas tersebut untuk melakukan pencarian terhadap SN. Kami harapkan kalau ada itikad baik masih terbuka kemungkinan bagi SN untuk menyerahkan diri ke kantor KPK dan proses hukum ini (bisa) berjalan lebih baik."

Febri juga mengimbau Novanto untuk segera menyerahkan diri. Sikap kooperatif dinilai lebih baik untuk penanganan perkara bagi tersangka ketimbang terus menghindar dari panggilan pemeriksaan.

Menurut dia, penyerahan diri dianggap belum terlambat. Sikap kooperatif yang dimbau KPK tentu akan lebih baik untuk penanganan perkara maupun bagi tersangka. KPK juga mempersilakan Novanto menyampaikan bantahan dan keberatannya kepada penyidik.

Namun, apabila Novanto tetap mengabaikan imbauan tersebut maka KPK bakal berkoordinasi dengan Korps Bhayangkara untuk menerbitkan surat DPO ( daftar pencarian orang). Hingga Kamis (16/11) dini hari, keberadaan Novanto belum diketahui, meski penyidik telah mendatangi kediamannya di Jl Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Karena proses penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan semaksimal mungkin. Prinsip semua orang sama di mata hukum perlu kita lakukan sesuai aturan yang berlaku," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah. (OL-7)