Emil Butuh Dukungan dari Pesantren

PARTAI pengusung Ridwan Kamil diimbau menyodorkan calon wakil gubernur dari kalangan pesantren jika ingin memenangi Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018.

Hal ini sangat penting untuk melengkapi kebutuhan Emil dalam pertarungan ajang tersebut.

Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mencontohkan, keputusan Partai Golongan Karya yang mendorong Daniel Muttaqien sebagai pendamping Emil dianggap kurang tepat.

Menurutnya, Daniel sama sekali tidak melengkapi kebutuhan Emil dalam ajang tersebut.

"Yang dibutuhkan Emil itu santri," kata Ray saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Terlebih, sosok pesantren ini sangat diperlukan jika Emil berhadapan dengan Deddy Mizwar yang identik dengan basis pendukung muslim.

"Kalau berhadapan dengan (Wakil Gubernur Jawa Barat) Deddy Mizwar itu harus ditonjolkan keislamannya. Kemenangan Ridwan Kamil sangat tergantung pada wakilnya. Saran saya, carilah kader yang basic-nya pesantren. Di PKB itu ada nama Maman Imanul Haq," katanya.

Tidak hanya PKB, PPP memiliki kader dari basis pesantren Uu Ruzhanul Ulum.

Ia menyebut basis pemilih religius masih cukup dominan di Jawa Barat.

Oleh karena itu, menurutnya, partai pengusung harus memasangkan Emil dengan kandidat yang memiliki basis pemilih pesantren.

Butuh musyawarah

Emil mengatakan tidak mudah baginya untuk menentukan calon wakilnya.

Menurutnya, dengan didukung banyak partai, penentuan calon wakil gubernur harus dibahas bersama-sama seluruh anggota koalisi.

Selain PKB, PPP, Golkar, Emil juga didukung oleh NasDem.

"Jadi butuh waktu untuk musyawarah," kata Emil di Bandung, kemarin.

Wali Kota Bandung itu menjelaskan, saat ini bersama partai koalisi tengah membahas pemilihan kandidat tersebut.

"Sedang berproses dalam 1-2 minggu ini. Diserahkan ke level DPP (partai) masing-masing, surat keputusan di DPP," ujarnya.

Emil mengingatkan bahwa partai pengusungnya tidak ada yang bisa mencalonkan sendiri sehingga seluruh partai harus duduk bersama untuk saling melengkapi.

"Empat partai itu butuh partai lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto, mengatakan sampai saat ini warga di Kota Depok masih banyak yang belum mengantongi KTP-E hingga berdampak terhadap aktivitas warga dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa barat 2018

"Saya minta dokumen pendukung pembuatan KTP-E untuk dituntaskan secepatnya, soalnya urusan apa-apa harus pakai KTP-E. Apalagi, pilkada untuk memilih gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat sudah tinggal hitung bulan. Pada pesta demokrasi itu mesti pakai KTP asli," kata Harminus, kemarin.

Perpres No 10 Tahun 2016 menyebutkan pemilih wajib memiliki KTP-E atau surat keterangan yang menerangkan sudah melakukan perekaman, tetapi belum mendapat KTP-E.