Parpol Harus Nihilkan Isu Kontraproduktif

PARTAI Demokrat harus segera mengeksekusi keputusan Mahkamah Agung Nomo 375 K/pdt.sus-parpol/2017 yang sudah dikeluarkan pada Mei lalu. Keputusan tersebut menempatkan Lucy Kurniasari memenangi gugatan sengketa pemilu legislatif di tingkat kasasi terhadap Fandi Utomo.

Dalam amar keputusannya, Lucy harusnya sudah menjadi anggota DPR menggantikan Fandi Utomo dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 1. Bahkan keputusan Mahkamah Partai Demokrat sudah menguatkan putusan MA terkait sengketa internal dalam Partai Demokrat.

"Saya masih tetap setia dan berharap DPP Partai Demokrat mengeksekusi putusan MA tersebut. Setelah lima bulan putusan MA berkekuatan hukum tetap, saya tak pernah berbicara kepada pihak luar,” tutur Lucy dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (13/11).

Di tengah penantiannya itu, perempuan yang sempat menjadi Ning Suroboyo 2006 tersebut diterpa isu penyebaran putusan MA terkait kasus Pemilu Legislatif 2014.

Lucy, pengurus DPP Partai Demokrat 2015-2020 mengaku, dirinya tetap loyal kepada partai dan tak mungkin menjelek-jelekkan partai sendiri kepada pihak lain.

"Kalau itu dilakukan, selain membuka rahasia rumah tangga partai, kasus ini bisa saja dimanfaatkan pihak luar yang tidak suka kepada Partai Demokrat,” tegasnya.

Sementara pengamat politik dari Voxpol Centre Pangi Syarwi Chaniago. Ia menuturkan, Demokrat harus segera melaksakan keputusan MA tersebut kalau tak ingin memelihara bom waktu.

Pasalnya, sekarang sudah mendekati tahun politik, sehingga sekecil apapun kisruh internal partai, bisa menjadi sasaran tembak pihak lain. "Kalau putusan MA tersebut tidak segera dieksekusi DPP, hal ini bakal berpengaruh kepada perolehan suara Demokrat nanti," ujarnya.

Pada 2019 merupakan tahun politik, dan setiap partai harus menihilkan segala isu yang kontraproduktif. “Saya yakin sekali, putusan MA yang tidak dieksekusi DPP Partai Demokrat bakal terus ‘digoreng’ lawan-lawan politiknya, demi memenangkan pertarungan di kancah politik nasional,” tambah Pangi. (OL-4)