Hoax Langgar Hak Informasi Publik

MARAKNYA hoax yang beredar di jagat media sosial Tanah Air, mengakibatkan kebingungan dan kekhawatiran dalam masyarakat.

Selain mengaburkan fakta dan kebenaran, kabar-kabar palsu yang beredar juga merenggut hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

"Dampak dari hoax, publik tidak mendapatkan informasi yang benar. Itu merupakan pelanggaran HAM," tegas Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto, saat menjadi pembicara kunci dalam seminar bertajuk Menangkal Hoax Menggalakkan Literasi Digital yang diselenggarakan The Habibie Center, di Jakarta, Kamis (9/11).

Menurut Henri, hoax tidak hanya menjadi gejala disinformasi semata, namun sudah menjadi ladang bisnis. Pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan dari produksi berita palsu. Hal itu, sambungnya, secara gamblang terbukti dengan kasus sindikat pembuat kabar palsu Saracen yang telah dibekuk kepolisian.

Dirinya memaparkan ragam hoax yang beredar di Indonesia terbilang banyak. Mulai dari isu kesehatan hingga politik. Ia menyebut hoax politik merupakan salah satu jenis yang paling masif.

"Ciri-ciri hoax politik itu menciptakan kecemasan dan kebencian. Sumbernya tidak jelas, isinya provokatif. Ada yang memanfaatkan fanatisme agama via buzzer," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Henri juga menepis tudingan yang dialamatkan kepada pemerintah yang gencar memblok situs-situs penyebar hoax sebagai antidemokrasi. Pun dengan tindakan hukum yang dilakukan aparat. Ia menyatakan penyebaran kabar bohong tidak ada sangkut pautnya dengan hak kebebasan berekspresi.

"Hoax tidak ada kaitannya dengan kebebasan berekspresi karena itu merupakan manipulasi," ucapnya.

Menurutnya, langkah terbaik dalam melawan hoax ialah dengan mendorong literasi digital. Karena itu, tutur Henri, pemerintah mendorong gerakan masyarakat untuk menghasilkan dan berbagi konten-konten positif.

Selain itu, dirinya mengajak masyarakat membandingkan informasi di media sosial dengan yang ada pada media massa arus utama untuk bisa memilah-milih informasi yang akurat.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat media sosial Nukman Lutfie menyoroti perilaku pembaca media daring yang ia sebut 70% hanya membaca judul tanpa membaca isinya. Ndilalahnya, kata Nukman, judul-judul berita yang viral di media sosial sebagian besar bernada provokatif.

"Tanpa membaca sudah disebarkan. Orang-orang di grup percakapan pesan singkat mengabaikan pengecekan fakta," ucapnya.

Dirinya menyarankan cara terbaik melawan hoax ialah dengan mengasah nalar, khususnya pada anak-anak, agar ketika terpapar hoax bisa menanggapinya dengan kritis. Selain itu, lanjut Nukman, media sosial juga harus dibanjiri dengan konten positif. (OL-4)