Tidak Perlu TGPF Jika Presiden Tegas

ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil menilai Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tidak perlu dibentuk seandainya ada ketegasan pemberian tenggat waktu dari Presiden RI Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Ketika Presiden meminta Kapolri untuk menuntaskan, harusnya kasih waktu, nah itu persoalanya. Karena tidak dikasih waktu akhirnya ya tidak jelas. Kasih deadline, misalnya satu bulan harus terungkap, ya kan" ujar Nasir, hari ini.

Lebih lanjut kata dia, kalaupun ada permintaan untuk segera mengungkap kasus ini, Nasir meminta Polri tetap bekerja secara profesional, dengan tidak mengorbankan orang lain untuk dipaksa melakukan penyiraman air keras terhadap Novel. Nasir menganggap pengungkapan kasus ini menjadi ujian besar bagi Polri dibawah kepemimpinan Tito. Menurut Nasir, pengungkapan kasus ini harus sesuai dengan 'tagline' yang digaungkan Polri saat ini yakni Profesionel, Modern, dan Terpercaya atau disingkat Promoter.

"Tentu saja ini memang menyangkut tagline Pak Tito, Promoter. Nah ini diuji keprofesionalismenya. Presiden Jokowi tanyakan saja perkembangan kasus ini ke Kapolri. Bila dari penjelasan Kapolri sudah dapat titik terang, tidak perlu bentuk TGPF. Tapi kalau merasa jawabannya belum puas, bisa saja presiden pikir wah perlu tim gabungan kayaknya nih," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, hampir tujuh bulan penyidik senior KPK Novel Baswedan menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura. Kedua matanya terluka usai disiram air keras oleh orang tidak dikenal pada April 2017.

Novel pun sempat menjalani operasi besar di mata kirinya pada bulan lalu. Namun demikian, dokter yang merawat mata Novel menganjurkan agar ia kembali melakukan operasi. Tapi sampai sekarang belum ada titik terang siapa pelaku maupun dalang dalam penyerangan yang diduga sistematis dan berencana? terhadap Novel Baswedan. (OL-7)