Presiden Minta Optimalisasi Lapangan Kerja Padat Karya

PRESIDEN Joko Widodo kembali menginstruksikan agar kementerian dan lembaga mengoptimalkan upaya-upaya pembukaan lapangan pekerjaan di desa.

Hal itu ditegaskan Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) membahas pemanfaatan dana desa di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/11).

"Saya minta kementerian dan lembaga yang punya program di daerah, khususnya desa dikonsolidasikan lagi, baik sisi perencanaan atau anggaran pembiayaan. Sehingga outcome-nya berdampak pada upaya menekan kemiskinan dan membuka lapangan kerja," ujar Presiden.

Selain dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri tampak hadir dalam ratas tersebut, di antaranya Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Desa Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjoyo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Ia mencontohkan sejumlah kementerian yang punya program di desa-desa, semisal Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata.

Ia meminta kementerian-kementerian itu membangun lapangan kerja berbasis padat karya, cash for work, dan sektor-sektor unggulan penggerak perekonomian, semisal agrobisnis dan perikanan.

"Sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, yang sebanyak-banyaknya di desa dan di daerah, serta menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya," imbuh Presiden.

Kementerian-kementerian, lanjut Presiden, juga harus mendampingi pengelola dana desa untuk menggali potensi di desa masing-masing. Agar pengelolaaan dana desa lebih efektif, Jokowi juga meminta agar pengelola dana desa tidak dibebankan dengan hal-hal yang sifatnya administratif.

"Perlu pelatihan dan pendampingan demi menggali dan mengembangkan potensi yang ada di desa masing-masing. Saya titip agar lebih optimal, warga desa jangan terlalu dibebankan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Masih kita rasakan mengenai beratnya beban laporan yang bersifat administratif," imbuhnya.

Karena itu, Presiden menginstruksikan agar sistem pelaporan pertanggungjawaban bisa lebih disederhanakan. "Semakin sederhana akan semakin baik. Tetapi juga tolong agar controlling-nya, pengawasannya dari BPKP dan dari lembaga pengawasan yang lain juga tetap diperkuat," tandasnya. (OL-4)