Bangun Optimisme Hadapi Tahun Politik

WAKIL Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak khususnya pelaku ekonomi untuk menyambut 2018 yang sudah masuk tahun politik dengan optimistis.

Wapres menyebut secara umum ekonomi Indonesia berada dalam jalur yang stabil dan cenderung tumbuh, seiring mulai meningkatnya harga komoditas khususnya batu bara dan minyak sawit pada pertengahan 2017 ini.

Optimisme itu didukung proyeksi ekonomi global yang semakin membaik oleh Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 3,6% pada 2017 menjadi 3,7% pada 2018. Juga ditambah kenaikan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia 2018, yang naik dari peringkat ke-91 dari 190 negara menjadi peringkat ke-72.

"Dengan optimisme itu tidak bisa lagi orang mengatakan ekonomi (2018) tidak tumbuh, karena harga komoditas sekarang sudah kembali membaik di akhir 2017 ini," ujar Wapres dalam acara Breakfast Meeting yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Kamis (2/11).

Meski terdapat permasalahan geopolitik di dunia seperti di Catalunya, Korea, Timur Tengah, dan internal Amerika Serikat, Wapres yakin hal itu tidak akan mempengaruhi ekonomi Indonesia 2018 yang ditargetkan tumbuh 5,4% atau naik dari tahun ini 5,2%.

Terlebih, riuhnya politik di tahun depan menurutnya juga tidak sampai menganggu iklim ekonomi Indonesia, sebab Indonesia memiliki sistem politik yang khas.

"Banyak yang khawatir pilkada, tapi dalam sejarahnya sebagian besar 95% pasti aman, hanya 2%-3% yang tidak aman. Indonesia tentu ada pengaruh politik ke ekonomi, tapi tidak terlalu besar karena kita punya sistem politik yang khas. Kita boleh berselisih di pemilu dan pilkada tapi bersama lagi ketika selesai," jelasnya.

Untuk itu, dalam menyambut optimisme tersebut Kalla menekankan pentingnya kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh pelaku ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Selain itu aparatur birokrasi juga harus berbenah diri sehingga jangan sampai menghambat investasi yang masuk.

"(Karena) tantangannya juga banyak birokrasi yang dianggap lambat, kadang-kadang takut ambil keputusan, penyelesaian di daerah kadang sulit karena lahan. Sehingga banyak jalan dan pengairan terkendala karena masalah ini," pungkasnya. (OL-4)