Politik Identitas Masih akan Hadir di Pilkada 2018

POLITIK identitas diprediksi masih akan mewarnai jalannya pilkada 2018 di 17 provinsi.

Seluruh perangkat pilkada diharapkan dapat bersiap dalam menghadapi potensi gejolak yang timbul akibat isu yang mungkin muncul, khususnya terkait SARA.

“Politik identitas menurut saya trennya ke sana. Meski kita berharap tidak. Tapi kita harus siap-siap. Juga bukan hanya di daerah yang akan pilkada tetapi juga daerah-daerah lain yang belum pilkada, mereka juga harus kita perhatikan,” ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer Qodari, di studio Metro TV, Jakarta, Rabu (1/11).

Qodari menuturkan, meski diprediksi isu SARA tidak akan sebesar di DKI, persiapan matang tetap harus dilakukan. Ia juga mengimbau khususnya pada Bawaslu dan polisi untuk terus berkoordinasi, dan tidak segan bertindak tegas pada setiap pihak yang secara sengaja memunculkan isu SARA atau isu lain yang berpotensi menimbulkan konflik.

“Faktanya bukan sekadar efek pilkada DKI, di banyak daerah secara diam-diam politik identitas telah bekerja. KPU, Bawaslu, tidak boleh membiarkan itu bisa membakar kedamaian pemilu,” ujar Qodari.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, persiapan terus dilakukan Kepolisian di berbagai daerah. Khususnya di wilayah yang berdasarkan pengalaman menjadi daerah rawan konflik.

“Misalnya Papua, kami terus memantau, koordinasi dengan perangkat desa. Juga sedia untuk mengerahkan personel bantuan dari daerah lain bila dibutuhkan nantinya,” ujar Setyo.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengakui bukan merupakan tugas yang ringan bagi pihaknya melakukan pembuktian bila diduga ada tindak politik yang menyimpang atau memicu konflik. Koordinasi dengan Kepolisian terus dilakukan untuk dapat melakukan pengawasan dan pembuktian.

“Jika nanti lewat UU Pemilu tidak bisa dikenakan hukum, kami harap dari Kepolisian bisa melihat untuk menggunakan UU lain sebagai tindak tegas pelanggaran atau pemicu konflik pemilu,” ujar Abhan. (OL-4)