Demokrat : Presiden Setuju Revisi UU Ormas Usulan Demokrat

Partai Demokrat mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghasilkan sejumlah kesepahaman untuk merevisi UU Ormas.

"Presiden Jokowi setuju revisi UU Ormas yg diusulkan oleh Partai Demokrat. Hal ini disampaikan SBY, yang menjelaskan pertemuan tersebut yg berlangsung dalam suasana kekeluargaan, hangat dan amat cair dengan Presiden selama hampir 1 jam 30 menit," ungkap Juru Bicara Partai Demokrat Imelda Sari di Jakarta, hari ini.

Imelda juga mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut juga SBY menyinggung perlunya Presiden mengingatkan kembali para pejabat Negara agar jangan sampai melampaui batas kewenangannya seperti dalam pertemuan Gubernur Lukas Enembe dengan Kepala BIN beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan membenarkan salah satu topik bahasan dalam pertemuan Presiden Jokowi dan SBY adalah soal revisi UU Ormas. Ia menuturkan besar harapan Demokrat agar pemerintah segera menyusun draft revisi UU ormas dan disampaikan ke DPR tahun ini.

"Revisi harus ada rancangannya, ada persiapan di dalam. Mestinya ada rancangan yang dibuat dan butuh waktu. Kita mengerti itu. Harapan kita secepatnya," tandasnya.

Syarief mengatakan beberapa poin yang diharapkan Demokrat untuk direvisi dalam UU Ormas adalah soal pemberian sanksi, paradigma hubungan antara negara dan ormas dan pihak yang berhak menafsirkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Antara lain tentang pembubaran, terus kedua sanksi, ketiga siapa yang menilai ormas pancasilais atau tidak, itu antara lain. Kemudian ada proses peringatan dan sebagai-sebagainya. Yang penting kan pembinaan," pungkasnya.

Usai pertemuan Presiden Jokowi dengan SBY di Istana, pengurus DPP Partai Demokrat langsung menggelar rapat di kediaman SBY di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Beberapa pengurus DPP Partai Demokrat tidak tahu menahu tentang pertemuan Presiden Jokowi dengan SBY. (OL-7)