DPR: Mari Masyarakat Turut Awasi Pembangunan Gedung Baru

WAKIL Ketua DPR RI dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto meminta semua pihak mengawasi penataan kawasan parlemen. Salah satunya adalah pembangunan gedung baru. Adapun, penataan kompleks parlemen termasuk rencana pembangunan gedung baru pengganti Gedung Nusantara I, pembangunan alun-alun demokrasi, perpustakaan dan museum DPR.

"Marilah sama-sama kita awasi supaya pelaksanaannya transparan, akuntabel dan bisa diketahui seluruh orang," ujar Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (27/10).

Agus menjelaskan, pelaksanaan pembangunan akan dieksekusi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan penyerahan tersebut, anggota DPR dijamin tidak terlibat dalam pembangunannya.

"Pelaksanaan itu DPR tidak melaksanakan, kalau melaksanakan malah bahaya. Mendingan yang laksanakan PUPR, bisa saja BUMN. Dan nanti yang berhubungan dari Kesetjenan dan Kementerian PUPR yagn akan menindaklanjuti dari besarnya anggaran itu," tandasnya.

Lebih lanjut, Agus memaparkan anggaran sebesar Rp 601 miliar dalam proyek penataan Kompleks Parlemen masuk dalam pagu anggaran DPR yang disahkan dalam UU APBN tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Agus mengaku tidak mengetahui waktu perencanaan oleh konsultan akan dimulai. Sebab, kata dia, segala urusan pembangunan telah diserahkan kepada pemerintah.

"Anggaran yang ditetapkan Rp 601 miliar. Anggaran itu kan penggunaannya tidak boleh melebihi anggaran yang ditetapkan. Ini merupakan plafon tertinggi untuk melaksanakan konsultan manajemen, konstruksi, dan manajemen dari perencanaan," pungkasnya.

Secara terpisah, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang menilai anggaran konsultan perencanaan komplek DPR sebesar Rp 601 miliar dianggap tidak masuk akal. Ia mempertanyakan kemunculan angka Rp 601 miliar untuk pembayaran konsultan itu. Menurutnya, angka Rp 601 miliar itu harus dikritisi oleh masyarakat. Dan jika publik tidak diberikan transparansi anggaran itu, DPR dinilai telah membuat fait accompli (keadaan yang harus diterima)

"Tidak masuk akal kalau hanya untuk konsultan perencanaan sebegitu besarnya. Ini memaksakan kehendak namanya. Bila demikian bisa diduga proyek gedung baru DPR ada agenda tersembunyi, dengan memaksakan anggaran yang besar," pungkasnya. (OL-7)