KPK Akan Lakukan Berbagai Perbaikan

KOMISI III DPR RI memandang bahwa KPK sebagai extraordinary body belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Bahkan korupsi semakin masif dan luas ke penyelenggara pemerintahan dari pusat, ke daerah hingga ke desa. Bahkan juga melibatkan BUMN maupun pihak swasta.

"KPK tetap menjadi andalan utama dan terdepan dalam agenda bersama untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi. KPK diminta lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya dengan membangun kerja sama dan menjaga koordinasi dengan para stakeholder lainnya, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan," terang Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman saat membacakan pandangan Komisi III terkait pemberantasan korupsi di gedung DPR, Selasa (24/10).

Selain itu dirinya juga mengingatkan kepada KPK untuk selalu ingat bahwa lembaganya menjadi trigger mechanism untuk memperkuat institusi Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua KPK Laode Syarif bahwa pihaknya terus melakukan introspeksi agar bisa bekerja lebih baik dalam pemberantasan korupsi. "Introspeksi itu karena kita belum bisa menjangkau seluruh Indonesia, makanya kita akan kerja sama," jelas Laode.

Untuk itu dirinya juga menyatakan bahwa untuk menindak korupsi di daerah, KPK akan meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Lebih lanjut dirinya juga menyatakan akan berupaya mengatasi terkait persoalan dari kurangnya SDM di KPK.

"Mengapa penindakan dan pencegahan tidak bisa terlalu masif, itu karena adanya kendala sumber daya manusia. Oleh karena itu ke depannya kita akan meningkatkan hal tersebut," tutur Laode.

Untuk itu pihaknya masih terus melakukan kajian, berapa jumlah kebutuhan dari KPK untuk SDM ke depannya, khususnya untuk pencegahan dan penindakan, termasuk dalam hal koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya. (OL-4)