NasDem Desak Kemenlu Klarifikasi Pelarangan Panglima TNI

Partai NasDem mendesak Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi untuk melakukan klarifikasi dengan pemerintah Amerika Serikat perihal pelarangan terhadap Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang akan berkunjung ke AS.

"Partai Nasdem menuntuk penjelasan pemerintah AS atas pencekalan terhadap Panglima TNI yang akan berkunjung ke AS atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS," ujar Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johny G Plate di Jakarta, hari ini.

Selain itu, lanjut Johny, Partai Nasdem mendesak Menlu RI untuk segera melakukan klarifikasi dengan Gedung Putih demi menjaga marwah TNI khususnya harga diri Bangsa Indonesia.

"Partai Nasdem juga mendesak Presiden Donald Trump utk meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas kejadian tersebut," tuturnya. Johny menambahkan, jika partai Nasdem mendesak pemerintah AS untuk menjaga relasi diplomatik kedua negara yang selama ini berjalan baik dengan tidak melakukan tindakan ceroboh.

Sebelumnya pada Sabtu (21/10), Panglima TNI yang telah siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates. Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection.

Atas kejadian tersebut, Pemerintah Amerika Serikat melalui Duta besar mereka untuk Indonesia Joseph Donovan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas ketidaknyamanan yang dialami Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Namun, mereka tidak menjelaskan kenapa sampai muncul insiden pelarangan tersebut.

"Duta Besar A.S. Joseph Donovan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas ketidaknyamanannya terhadap Jenderal Gatot," sebut pernyataan resmi kedutaan besar AS yang dirilis melalui laman resminya, hari ini.

Untuk itulah, Kedubes A.S. bersedia untuk memfasilitasi perjalanan Jenderal Gatot ke Amerika Serikat. "Kami tetap berkomitmen untuk Kemitraan Strategis kami dengan Indonesia sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kemakmuran bagi bangsa dan masyarakat kita." (OL-7)