Wiranto: Keberadaan Densus Tipikor Jangan Tumpang Tindih dengan KPK

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengaku belum mengetahui detail pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi yang diusung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia akan mendengarkan langsung dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

"Nanti saya minta penjelasan dari Kapolri dulu," ujarnya di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10).

Ia memastikan, wacana tersebut belum pernah diangkat untuk dibahas pada rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Itu artinya, selama belum dibahas dalam rapat terbatas, wacana pembentukan Densus Tipikor belum disetujui Presiden.

"Belum di-ratas (rapat terbatas)-kan. Itu ya namanya belum (disetujui). Jadi nanti kita lihat perkembangannya saja," jelasnya.

Meski demikian, Wiranto menilai positif pembentukan Densus Tipikor dalam rangka keinginan Polri untuk mengambil bagian memberantas korupsi. Ia menepis adanya muatan politis dari wacana tersebut. Namun, pemerintah tidak mau keberadaan Densus Tipikor malah tumpang tindih dengam kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ada semangat dari berbagai institusi untuk mengambil bagian dari konsep antikorupsi itu, tapi tentu kita tertibkan nanti supaya tidak tumpang tindih dan sebagainya," cetusnya. (OL-2)