Pemberantasan Korupsi tidak Jalan di Tempat

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengklaim pemberantasan korupsi di Indonesia selama 15 tahun ini tidak seprihatin yang disampaikan oleh para anggota dewan.

Agus mengatakan dalam waktu 15 tahun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia semakin baik, bahkan meningkat drastis dari skor 17 pada 1999 menjadi 37 di 2016.

Agus membandingkan pada 1999 Indonesia kalah dengan negara-negara tetangga yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi yang lebih baik. Negara-negara itu antara lain Vietnam di skor 26; Filipina 36; Thailand 32; Malaysia 51 dan Singapura di skor 80.

"Mari kita lihat perkembangan hari ini. Setelah ada UU KPK pada 2002 dan hingga kini Indonesia yang tadinya paling buncit, hari ini kita saksikan ada di angka 37. Kalau kita lihat, di ASEAN tinggal dua negara yaitu Singapura dan Malaysia. Sementara Filipina, Thailand dan Vietnam sudah kita susul. Dari angka itu, mari kita optimis bahwa pemberantasan korupsi ini tidak berjalan di tempat tetapi ada kemajuan, meskipun harus diakui perlu langkah untuk akselerasi agar lebih cepat," paparnya.

Agus menegaskan, atas prestasi tersebut pihaknya tidak ingin mengklaim hal itu adalah kerja KPK saja melainkan adalah kerja bersama semua pihak yang mencoba untuk konsisten memperbaiki bangsa. Oleh karena itu, ia berharap semua pihak dapat bergandengan tangan untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi.

Ia menyarankan agar tidak terjadi kontak langsung antara individu saat melakukan pengadaan barang atau jasa. Sebab, kebanyakan korupsi yang sering dilakukan ialah saat pengadaan barang dan jasa. Untuk mencegahnya KPK ingin lebih banyak lagi sistem elektronik agar tidak terjadi kontak secara langsung.

"Saran kami kepada pemerintah untuk secepatnya membatasi kontak langsung dengan individu. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik sudah berjalan, tapi komitmennya belum kuat. Saya ingin sekali di banyak layanan dan perizinan proses penegak hukum mulai diterapkan tidak ketemu orang. Kalau itu mulai diterapkan akan sangat baik sekali. Karena di KPK yang paling tinggi adalah masalah suap menyuap," paparnya.

Menurutnya, kalau pelayanan dan perizinan dilakukan satu pintu dan transparansi juga dijaga, pihaknya yakin dalam waktu tidak terlalu lama Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia akan meningkat dan menunjukan prestasi yang menggembirakan.

"Paling tidak kita nomor tiga di ASEAN, walaupun saya sampaikan sekali lagi, saya tidak mengklaim ini prestasi KPK tetapi prestasi kita semua. Karena nuansa yang dibangun pemerintah dalam rangka memperbaiki sistem tadi," paparnya. (OL-4)