Pernyataan TNI Bisa Picu Polemik Baru

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi, menilai pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Wuryanto bahwa TNI tidak memiliki senjata seperti yang diimpor oleh Brimob bisa memicu polemik baru.

"Pernyataan bahwa senjata tersebut tidak dimiliki oleh TNI dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, pernyataan tersebut kurang tepat untuk suasana saat ini yang baru saja sedikit reda, karena komitmen pimpinan TNI dan Polri yang ingin mendinginkan suasana dan situasi politik yang sempat menghangat," kata Muradi saat dihubungi, kemarin.

Kedua, pernyataan tersebut tidak mencerminkan komitmen untuk bersama-sama mengupayakan penuntasan polemik senjata yang telah ditegaskan oleh Presiden untuk segera mungkin diakhiri. "Pernyataan Wuryanto justru berpotensi membangun polemik baru antara TNI dan Polri terkait dengan isu senjata ilegal dan senjata impor," ujarnya.

Ketiga, imbuh dia, sebagaimana diketahui bahwa teknologi persenjataan mengalami kemajuan yang sangat cepat. Hal ini ditandai oleh terciptanya varian-varian senjata yang lebih maju dan berteknologi tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada senjata dan amunisi yang diimpor oleh Brimob mengalami varian perkembangan tekhnologi.

Dengan demikian sangat wajar jika pernyataan Kapuspen TNI yang menegaskan bahwa amunisi SAGL belum dimiliki oleh TNI karena cepatnya perkembangan teknologi industri persenjataan. Mungkin pula TNI belum memesannya atau bahkan industri pertahanan di Indonesia seperti PT Pindad belum memproduksinya.

"Dengan kata lain, pernyataan Wuryanto bisa juga dipahami sebagai bagian dari otokritik atas teknologi persenjataan TNI yang masih belum memadai. Teknologi persenjataan yang makin canggih membuat militer setiap negara dihadapkan pada realitas untuk terus memperbaiki dan memodernisasi alutsistanya," pungkas Muradi. (OL-7)