DPR : Pengawasan di MA masih Sebatas Retorika

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tangkap tangan oknum peradilan. Hal ini, kata dia, membuktikan pengawasan Mahkamah Agung terhadap hakim dan jajarannya masih lemah.

Nasir mengatakan, tertangkapnya seorang hakim karena terkait kasus korupsi menunjukkan ada persoalan dalam pengawasan hakim. MA, kata dia, harus mengambil langkah tegas terkait hal tersebut.

"Jadi, retorika-retorika bahwa MA sudah melakukan pengawasan ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam konteks pengawasan dan pembinaan, terutama para hakim," kata Nasir saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Oktober 2017.

Nasir mengatakan, MA harus mengakui pihaknya kedodoran dalam sisi pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan di MA harus diperkuat.

Ia turut menyesalkan adanya hakim Pengadilan Tinggi yang tertangkap tangan KPK. Padahal, lanjut politikus PKS itu, seharusnya Pengadilan Tinggi yang bisa membina hakim-hakim lain.

"Ini malah hakim Pengadilan Tinggi yg di-OTT. Ini menunjukan bahwa memang ada persoalan dengan pengawasan dan pembinaan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap seorang hakim dan seorang politisi pada Jumat 6 Oktober 2017, di Jakarta.

Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi mengaku telah mendapat informasi awal bahwa OTT yang dilakukan KPK terhadap Ketua PT Manado.

Namun begitu, Suhadi mengatakan informasi tersebut masih dicek kebenarannya. Ia juga mengaku belum mengetahui pasti kasus yang menyeret hakim tersebut. "Kasusnya belum jelas," singkatnya.

Diketahui, dari website resmi PT Manado, PT Manado saat ini dipimpin oleh Sudiwardono. Sudiwardono merupakan pria kelahiran Yogyakarta. Dia terakhir mengenyam pendidikan magister humaniora di Universitas Katholik Parahyangan.

Sebelumnya, Sudiwardono merupakan Ketua PT Tipikor Jayapura. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Gresik dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram. (MTVN/OL-7)