Menkopolhukam Pimpin Rapat Bahas Polemik Senjata

MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengadakan rapat membahas masalah penggunaan dan pembelian senjata api. Sejumlah pimpinan instansi yang menggunakan senjata api pun dipanggil untuk menghadiri rapat.

"Kita akan menyelesaikan dengan koordinasi bersama para pejabat dan instansi terkait, dari TNI, polisi, BIN, Pindad, BNPT, BNN, dan semua aparat pemerintahan yang menggunakan senjata api," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 6 Oktober 2017.

Wiranto mengatakan, pembahasan dalam rapat terkait regulasi, penggunaan, dan pembelian senjata api. Rapat ini akan membicarakan secara jelas aturan pembelian dan penggunaan senjata api. Agar, tak ada lagi spekulasi yang beredar di masyarakat yang menyebabkan kegaduhan.

Kegaduhan, tambah dia, tentu tak menguntungkan stabilitas nasional. Karena, pemerintah sudah berjanji untuk fokus pada pembangunan di berbagai sektor strategis.

Sedangkan, untuk mendukung pembangunan diperlukan ketenangan, kedamaian, dan kebersamaan. Wiranto berjanji, polemik senjata ini akan dituntaskan hari ini.

"Sebenarnya Senin lalu, cuma karena ada peringatan HUT TNI sehingga kami tunda sampai selesai, baru sekarang kita membahas masalah ini," jelas Wiranto.

Dalam rapat turut hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Direktur PT Pindad Abraham Mose.

Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul ketika rekaman pernyataan Gatot dalam silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI tersebar. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Parahnya, pembelian mencatut nama Presiden. Gatot mengklaim memiliki data akurat.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menegaskan, pembelian hanya 500 pucuk senjata laras pendek. Senjata itu pun tak berstandar TNI seperti yang diperbincangkan.

Pernyataan Wiranto diperkuat PT Pindad (Persero). BUMN ini membenarkan adanya pembelian senjata. Namun, jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek. Ada rencana pembelian 5.000 pucuk senjata dari Polri. Tapi itu baru rencana. Belum ada kontrak pembelian. (MTVN/OL-7)