DPR Dukung Jokowi agar TNI Tak Berpolitik Praktis

SIKAP Presiden Joko Widodo yang menginginkan TNI menjadi institusi profesional sehingga bisa menjaga keamanan Indonesia, didukung DPR.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi tentu tepat, karena TNI harus benar-benar profesional untuk menjaga keamanan wilayah NKRI," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/10).

Ia menilai, apa yang disampaikan Presiden adalah imbauan agar TNI tidak boleh berpolitik praktis. Sehingga Presiden berkewajiban menyampaikan itu secara tegas kepada seluruh jajaran prajurit TNI. Agus menilai imbauan itu disampaikan Presiden terutama belakangan ini ada sesuatu hal atau isu yang berkembang di masyarakat.

"Tidak boleh berpolitik praktis. Apabila ada keinginan yang ingin berpolitik praktis harus keluar dari TNI dan Polri. Apalagi belakangan ini ada sesuatu hal, isu dan sebagainya namun kita tidak boleh terlepas dari pada strategi TNI dan Polri bahwa tidak boleh berpolitik praktis," ujarnya.

Selain itu terkait hubungan TNI-Polri, Agus mendorong pemerintah agar memberikan keterangan tegas dan jelas mengenai impor senjata. Karena antara keterangan Menkopolhukam Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak sesuai. Karena itu menurut dia harus disejajarkan dan disamakan agar pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat.

"TNI dan Polri tentunya juga harus dijaga supaya keserasian, keseimbangan benar-benar terjalin karena kedua institusi harus kuat dan mempunyai kekuatan yang menyatu," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara. Hal itu disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Cilegon, Banten, Kamis (5/10).

Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara. Presiden berpesan supaya TNI tak masuk ke kancah politik praktis.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai imbauan Presiden Joko Widodo agar TNI tidak terlibat politik praktis hanya penegasan saja, bukan ditujukan kepada Panglima TNI. Terlebih Panglima TNI telah menjawab imbauan Jokowi dengan korps yang dia pimpin akan selalu setia kepada pemerintahan.

"Itu menurut saya menegaskan saja bahwa posisi TNI di dalam ketatanegaraan kita. Dan juga dalam hubungan antar lembaga yang ada, ya sebagai tentara yang netral tidak berpolitik dan sebagainya. Dan itu saya kira dijawab setelah upacara dalam sambutan singkat Panglima TNI sebelum memotong tumpeng. Itu dijawab juga bahwa TNI tetap sesuai yang diharapkan Presiden itu," pungkasnya. (OL-4)