MA Perberat Vonis Panitera PN Jakpus Jadi Tujuh Tahun Penjara

MAHKAMAH Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Santoso sehingga hukumannya diperberat menjadi tujuh tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

"MA mengabulkan kasasi yang diajukan KPK," kata JPU KPK, Mochammad Takdir Suhan, di Jakarta, Rabu (4/10).

Dalam petikan putusan perkara No 1444/K/Pid.Sus/2017 disebutkan bahwa Muhammad Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU 20/2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-KUHP.

Putusan kasasi dijatuhkan oleh majelis hakim yang terdiri atas Abdul Latief, MS Lumme, dan Artidjo Alkostar pada 20 September 2017.

Kasasi itu memperberat putusan di tingkat pertama yang 'hanya' memutus Santoso divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti menerima SGD28 ribu terkait pengurusan perkara perdata.

Pasal yang terbukti juga berbeda dengan putusan di tingkat pertama yaitu dakwaan subsider dalam Pasal 12 huruf b UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artinya dalam kasasi, hakim menilai bahwa Santoso terbukti bersama-sama dengan dua Hakim PN Jakpus, yakni Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya, menerima suap sebesar SGD28 ribu dari pengacara PT KTP Raoul Adhitya Wiranatakusumah dan stafnya Ahmad Yani.

Putusan itu sesuai dengan tuntutan JPU KPK yang meminta agar Santoso dihukum 7,5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan karena dinilai terbukti bersama-sama dengan Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya menerima suap sebesar SGD28 ribu. (OL-2)