KPK Geledah Kantor Bappeda Konawe Utara

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Konawe Utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta lzin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007-2014.

"Untuk kasus di Konawe Utara, tim hari ini masih berada di sana dilakukan penggeledahan mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita di Kantor Bappeda di Kabupaten Konawe Utara," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (4/10).

Dari penggeledahan itu, kata Febri, disita sejumlah dokumen terkait dengan proses perizinan untuk aspek lingkungan hidup.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK sampai saat ini total telah memeriksa enam saksi dan menggeledah tiga lokasi, termasuk Kantor Bappeda, pada Rabu (4/10) ini.

"Mulai Oktober setelah tim kembali ke Jakarta juga akan diagendakan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk juga pemeriksaan tersangka," ucap Febri.

KPK telah menetapkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka kasus indikasi tindak pidana korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta lzin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemkab Konawe Utara Tahun 2007-2014.

"Tersangka Aswad Sulaiman selaku pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan selaku Bupati Konawe Utara periode 2011-2016 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/10) kemarin.

Aswad Sulaiman disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Indikasi kerugian keuangan negara sekurang-kurangya Rp2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum," ucap Saut.

Selain itu, kata Saut, Aswad Sulaiman selaku pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara.

"Indikasi penerimaan terjadi dalam rentang waktu 2007 sampai dengan 2009," kata Saut.

Atas perbuatannya tersebut, Aswad Sulaiman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (MTVN/OL-2)