Wiranto Panggil Panglima TNI

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto berjanji akan menuntaskan polemik senjata Polri yang sempat tertahan di Kepabeanan Bandara Soekarno-Hatta.

Tertahannya senjata pelontar granat dan amunisi milik Korps Brimob itu diisukan terkait dengan rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

"Saya akan panggil yang berkaitan dengan itu. Saya akan selesaikan semuanya. Penyelesaian masalah ini ada di saya sebagai Menteri Koordinator Polhukam, bukan di masyarakat," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/10).

Dengan demikian, tambah dia, sedianya persoalan tersebut tidak perlu diributkan. Penyelesaian persoalan itu akan melibatkan sejumlah instansi terkait dan bukan untuk mencari siapa yang melanggar ketentuan atau siapa yang benar.

"Itu yang saya katakan tidak usah digaduhkan lagi. Ada undang-undangnya, ada barangnya, ada pelakunya, ada caranya, dan prosedur yang sudah dilaksanakan. Tinggal kita lihat mana prosedur yang belum cocok, kita ubah nanti," tuturnya lagi.

Wiranto berharap para awak media pun dapat ikut membantu pemerintah dengan tidak menyampaikan informasi ke publik, khususnya menyangkut pemberitaan yang seolah menimbulkan kegaduhan mengenai senjata tertahan itu.

Sejatinya pertemuan untuk membahas senjata milik Korps Bhayangkara itu dilakukan pada Selasa (3/10). Rapat terpaksa ditunda lantaran Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berhalangan karena sedang menghadiri acara gladi bersih HUT TNI ke-72 di Cilegon, Banten.

"Saya rapat seperempat jam juga selesai. Kalau kita tidak gaduh juga selesai, kita tenang dan tidak emosi. Kita tunduk pada aturan yang kita sepakati bersama dan kalau ada yang keliru kita betulkan," ujarnya.

Wiranto juga menjamin bahwa persoalan tertahannya 280 senjata pelontar granat dan 5.932 pucuk amunisi, seperti yang disampaikan Polri tidak bakal mengganggu situasi keamanan nasional. Hal itu menjadi persoalan karena diduga ada komunikasi yang belum tuntas.

"Karena yang memasukan senjata bukan institusi yang liar, tapi institusi negara. Lalu dananya juga bukan dari money laundering, tapi dana dari pemerintah. Peruntukannya juga untuk masalah keamanan negara," pungkasnya. (OL-4)