Membangkitkan Isu PKI untuk Agenda Politik pada 2019

MASYARAKAT tidak perlu meladeni isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebab, membangkitkan isu bahaya laten PKI sama saja menghabiskan tenaga dan waktu. Sementara masih ada permasalahan lain yang lebih krusial seperti korupsi, pembernahan reformasi birokrasi, perbaikan perekonomian dan infrastruktur untuk diselesaikan.

Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk di Jakarta, hari ini. Selain itu, Hamdi menyampaikan pemerintahan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan tegas menyatakan komitmennya bahwa Indonesia sudah mempunyai koridor yang jelas, ideologi bangsa pancasila dan UUD 1945. Presiden pun, ujar Hamdi, tegas menyayakan tidak ada tempat bagi paham - paham yang bertentangan dengan pancasila dan mengganggu keutuhan NKRI.

"Itu gayanya orde baru. Sementara pemerintah saat ini dengan jelas menyatakan tidak ada tempat bagi ideologi semacam itu," tegasnya

Menurutnya isu ini sengaja digunakan sebagai komuditas politik oleh elit politik tertentu menjelang tahun politik yakni pemilu pada 2019. Hamdi menyatakan menurut survei Saiful Mudjani Research Senter (SMRC) juga disebutkan bahwa pihak yang paling gencar mengangkat isu PKI adalah partai Gerindra dan PKS. Sehingga, sambung Hamdi, sangat jelas tujuan pihak yang memainkan isu kembangkitan PKI.

"Aktornya kita tahu dari survei pun terlihat yakni PKS dan Gerindra. Jadi kita bisa bercuriga isu itu dibangkitkan oleh politisi buat apa isu ini dibangkitkan kembali. Dulu saat pemilu 2014, Presiden Joko Widodo juga sempat diterpa isu yang sama. Jadi pemainnya itu-itu juga yang membangkitkan isu ini," cetus Hamdi.

Saat hari peringatan kesaktian Pancasila, Presiden Joko Widodo sempat menegaskan bahwa aparatur negara harus membuat masyarakat tenang. Hamdi menganggap yang dikemukakan oleh presiden mengarah pada pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait pengadaan 5000 senjata.

"Menurut saya urusan internal lebih baik selesaikan di dalam. Tidak usah diumbar ke masyarakat dan membuat gaduh," tutur Guru Besar Fakultas Psikologi dari Universitas Indonesia itu.

Namun Hamdi enggan berspekulasi ketika ditanya isu tersebut ada kaitannya dengan kabar bahwa panglima TNI akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019.

"Dalam masyarakat dengan kultur politik yang sudah maju kalau orang setelah pensiun dari militer ada masa jeda. Setelah pensiun tidak langsung turun di politik. Walaupun bisa terjadi seperti itu. Walaupun kalau panglima terjun ke politik itu hak dia. Konstitusi memperbolehkan, tapi harus sadar diri setidaknya jeda terlebih dahulu," pungkas Hamdi. (OL-7)