Pilkada 2018 Ajang Golkar Kembalikan Kepercayaan Publik

PENELITI SMRC Sirojuddin Abbas mengatakan bahwa Partai Golkar harus memanfaatkan sebaik mungkin kontestasi pilkada 2018.

Hal itu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada partai berlambang pohon beringin tersebut yang kini menurun, lantaran Golkar terseret-seret dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

"Jadikan pilkada 2018 sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap Partai Golkar," katanya dalam diskusi yang bertajuk Golkar Pasca Putusan Pra Peradilan, di Jakarta, Sabtu (30/9). Untuk itu Golkar harus lebih selektif dalam menjaring calon kepala daerah.

Menurutnya, Golkar harus menjaring calon kepala daerah yang memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang baik. Salah satunya dengan tidak mencalonkan kepala daerah yang terseret ataupun terjerat kasus hukum. Hal itu dilakukan agar publik benar-benar bisa melihat Golkar berkomitmen sebagai partai yang berintegritas.

"Di pilkada 2018 Golkar harus tunjukkan citra pro integritasnya, kredibilitas yang positif, dengan cara mendukung kepala daerah yang punya rekam jejak positif. Jangan mendukung orang yang pernah diadili, karena itu tidak menolong sama sekali untuk perbaikan kredibilitas Golkar," ucapnya.

Terkait diterimanya permohonan Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dalam sidang praperadilan pada Jumat (29/9), tidak serta merta akan memperbaiki citra Golkar di mata publik. "Defisit kredibilitas Golkar tidak bisa diatasi hanya dengan kemenangan praperadilan (Novanto)," kata dia.

Namun, saat ditanyakan apakah Golkar tetap harus melakukan evaluasi kepemimpinan meskipun sidang praperadilan Novanto menang, Abbas menyerahkan hal itu kepada Golkar. Menurutnya, Golkar pasti punya langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas kemenangan Novanto di sidang praperadilan. "Itu hak Partai Golkar," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Golkar Andi H Sinulingga menyampaikan Golkar akan tetap melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Novanto meski Ketua DPR itu menang dalam sidang praperadilan. "Ya tetap (evaluasi), saran tim evaluasi harus dipertimbangkan. Saran itu tidak terkait dengan putusan praperadilan," tegasnya.

Ia menerangkan bahwa saran evaluasi kepemimpinan tersebut lantaran adanya penurunan elektabilitas Partai Golkar. Turunnya elektabilitas tersebut karena adanya kasus KTP-el yang menyeret nama ketua umum Partai Golkar. "Kita sarankan dia selesaikan proses hukum yang berjalan, kesehatannya dan Golkar juga bisa berjalan. Baik buat dua pihak," jelasnya.

Sabtu (30/9), kata Andi, Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie rencananya akan menemui Novanto. Pertemuan tersebut untuk menyampaikan rekomendasi dari tim evaluasi. Rekomendasi tersebut berisi penonaktifan Novanto. (OL-4)