KY Prioritaskan Laporan atas Hakim Cepi

KETUA Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyatakan pihaknya memprioritaskan untuk memeriksa laporan atas Hakim Cepi Iskandar.

Hal itu dilakukan terkait putusannya di sidang praperadilan yang dimohonkan oleh Setya Novanto. Hakim Cepi memutuskan bahwa penetapan tersangka Novanto tidak sah dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Laporan tersebut menjadi prioritas lantaran kasus yang menyeret nama Ketua DPR tersebut menjadi perhatian publik. "Karena ini menyangkut perhatian publik, ini salah satu perkara yang kita prioritaskan untuk diperiksa," katanya di Jakarta, Sabtu (30/9).

Aidul mengatakan bahwa KY akan mulai mengkajinya pada Senin (1/10). KY akan mengumpulkan bukti dan memanggil saksi-saksi yang terkait. Jika hasilnya memang ada dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Cepi, KY akan memanggil hakim yang bersangkutan. Pemeriksaan laporan paling lama memakan waktu selama 60 hari hingga ada kesimpulan.

Aidul menekankan, dalam pemeriksaan laporan tersebut KY tidak dalam kapasitas untuk menentukan benar atau salahnya suatu putusan maupun pertimbangan.

"Tapi laporan yang masuk ke KY bisa jadi sumber untuk menilai, apakah di dalam pertimbangan atau putusan yang dihasilkan ada unsur dugaan pelanggaran kode etik. Apakah unsur perilaku murni atau bersifat teknis yudisial," terangnya.

Ternyata, Hakim Cepi juga pernah dilaporkan empat kali sejak 2014. Pertama, 2014 saat masih menjabat sebagai hakim PN Purwakarta. Kedua, pada 2015 dilaporkan ke KY saat masih bertugas sebagai hakim di PN Depok. Ketiga, pada 2016 terkait praperadilan di Jakarta Selatan. Dari ketiga laporan tersebut Cepi dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Sementara, dua laporan lainnya masih dalam proses, yakni terkait kasus perdata di pengadilan negeri Jakarta dan putusan praperadilan terhadap Novanto. (OL-4)