KPK Punya Dasar Kuat Tolak Tuntutan DPR

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) punya dasar kuat tidak memenuhi tuntutan Komisi III DPR untuk memutar rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menegaskan, atas dasar itulah pihaknya menolak upaya Komisi III memutar kembali rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani.

"Kami memiliki dasar yang kuat dan patut untuk menolak permintaan DPR membuka rekaman tersebut," kata Laode di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/9).

Laode menegaskan hal tersebut ketika memberikan keterangan selaku pihak terkait dalam sidang uji materi UU MD3, terkait ketentuan hak angket DPR terhadap KPK.

"Kami menilai pembukaan rekaman tersebut telah nyata-nyata melanggar prinsip-prinsip dalam sistem penegakan hukum pidana yang terpadu," tegas Laode seperti dilansir Antara.

Dia melanjutkan, rekaman tersebut hanya dapat dibuka dalam proses penegakan hukum. Selain itu, pembukaan rekaman pemeriksaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena terdapat nama-nama anggota dewan yang terkait dalam rekaman tersebut.

"Apalagi permintaan Komisi III DPR waktu itu justru menekankan pada nama-nama yang disebutkan dalam rekaman yang dimaksud," ungkapnya.

Laode menjelaskan, bila KPK memenuhi permintaan tersebut, seluruh kasus yang ditangani KPK yang menyangkut anggota DPR akan berpotensi terus dibuka dengan pola yang sama sebelum penegakan hukum dilakukan.

"Hal itu tidak sesuai dengan amanah yang diberikan UU KPK serta Tap MPR Nomor 8 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme," ujar Laode.

Ia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan amanah reformasi untuk menjadikan penegak hukum yang independen serta bebas dari segala intervensi.

Penolakan pemutaran kembali rekaman pemeriksaan tersebut memicu penggunaan hak angket DPR terhadap KPK. (OL-4)