Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, keputusan mundur dari jabatan Ketua Umum berada di tangan Setya Novanto. Pihak-pihak lain tak dapat meminta atau mendesak Novanto mundur dari jabatannya.
Yorrys mengatakan, Tim Kajian Elektabilitas sebelumnya telah menghasilkan rekomendasi terkait posisi Novanto di Partai Golkar. Hasil rekomendasi antara lain, apakah Novanto bersedia mundur untuk fokus ke penyembuhan dan proses hukum yang menjeratnya.
"Kita kasih rekomendasi, memutuskan menugaskan ketua harian dan sekjen untuk menyerahkan hasil ke Ketua Umum," kata Yorrys saat dihubungi, hari ini.
Yorrys menambahkan, jika Novanto bersedia untuk dinon-aktifkan, maka, Novanto bakal menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum. Kendati begitu, jabatan yang dipegang Novanto sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu tetap diembannya, lantaran roda organisasi harus tetap berjalan.
"Sekarang tergantung dia, mau mundur atau tidak," tegas Yorrys.
Ia menjelaskan, rekomendasi yang dikeluarkan tim salah dipersepsikan oleh banyak pihak. Tim, kata dia, telah melakukan kajian soal menurunnya elektabilitas Golkar.
Dari hasil kajian tersebut, ditemukan jika salah satu faktor menurunnya elektabilitas yakni salah satunya keterlibatan Novanto dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Hasil kajian itu juga diserahkan ke Novanto untuk dipertimbangkan.
Yorrys mengaku, hasil kajian telah diserahkan Idrus Marham, selaku Sekjen Partai Golkar kepada Novanto. Hasil pertemuan Idrus dan Novanto nantinya bakal dibahas dalam rapat pleno yang akan digelar Jumat, 29 September 2017.
"Sekjen sudah ketemu beliau. Apa hasilnya nanti akan dilaporkan. Tunggu besok saja," tandasnya. (MTVN/OL-7)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved