Nurdin Halid : Novanto Diminta Nonaktif, Bukan Mundur

KETUA Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid membantah rekomendasi dari internal partai meminta Novanto mundur. Hasil rekomendasi meminta agar Ketua Umum Setya Novanto non-aktif, bukan mundur dari jabatannya.

Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid mengatakan, hasil rekomendasi tersebut telah diterima oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Hasil rekomendasi juga menyebut agar ditunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum untuk menggantikan sementara Novanto.

"Dari internal itu minta supaya (Setya Novanto) non-aktif," kata Nurdin, hari ini.

Nurdin menjelaskan, permintaan agar Novanto non-aktif juga mempertimbangkan masalah kesehatan dan kasus hukum yang menjerat Novanto. Menurut Nurdin, dengan non-aktif, Novanto bisa berkonsentrasi menyelesaikan dua permasalahan tersebut.

Ia menambahkan, usulan non-aktif Novanto juga agar partai berlambang pohon beringin itu bisa tetap berjalan dengan baik. Apalagi, dengan kondisi kesehatannya saat ini, Novanto dipastikan akan sulit mengurus Golkar, apalagi menjelang gelaran Pilkada serentak 2018.

"Beliau juga secara faktual dan fisik tidak bisa mengurus secara Harian. Maksudnya baik, agar beliau bisa konsentrasi, ada Plt," tuturnya.

Sementara itu, soal siapa yang akan ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum, Nurdin mengaku hal tersebut rencananya akan dibahas dalam rapat pleno yang diagendakan pada Jumat, 29 September besok. Nurdin juga belum membicarakan hal tersebut kepada Novanto.

Dalam kesempatan itu, ia juga membantah jika hasil rekomendasi meminta agar Novanto mundur. Menurutnya, permintaan Novanto untuk mundur datang dari pihak-pihak eksternal partai.

"Kalau yang minta mundur itu dari luar, Pak JK (Jusuf Kalla), Akbar Tandjung. Dari dalam itu minta non-aktif dan supaya ada Plt," tegasnya.

Kendati demikian, Nurdin mengaku, peluang mundurnya Novanto juga tetap ada. Asalkan, kata dia, pengunduran itu diajukan sendiri oleh Novanto.

"Kalau beliau minta mundur pasti diterima, asal dengan kesadaran beliau, bukan dipaksa. Kalau dengan kesadaran sendiri, DPP harus menerima," tandasnya.

Sebelumnya, Tim Kajian Elektabilitas yang diketuai Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai memaparkan hasil survei tentang elektabilitas Partai Golkar yang menurun. Elektabilitas partai menurun lantaran citra partai yang buruk.

Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi, salah satunya meminta Seta Novanto untuk mundur dari jabatannya. Rekomendasi Tim Elektabilitas akan ditindaklanjuti dengan kajian oleh koordinator bidang kajian strategis serta koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. (MTVN/OL-7)