Panglima TNI Bantah Ditegur Presiden

INFORMASI adanya pembelian 5.000 pucuk senjata yang dilakukan institusi di luar TNI-Polri bukan berdasarkan informasi intelijen.

"Pernyataan saya pas acara purnawirawan itu bukan informasi intelijen. Informasi intelijen harus mengandung unsur siapa pelakunya, apa yang dilakukan, kapan, di mana, bagaimana dan mengapa," ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seusai menghadiri acara di Fraksi PKS, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9).

Akibat pernyataannya yang menjadi polemik itu, Gatot pun dipanggil Presiden Joko Widodo untuk dimintai klarifikasi. Namun Gatot tidak mau membeberkan apa yang dilaporkannya kepada Panglima Tertinggi tersebut. Terkait hal itu, Gatot merasa tidak mendapat teguran atas pernyataanya yang menjadi polemik tersebut.

"Siapa yang kena tegur? Saya lapor ke Presiden. Yang kemarin saya sampaikan hanya akan, belum terjadi kan. Maka semua informasinya hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya, Presiden. Menko Polhukam pun tidak (tahu), Menhan pun tidak (tahu). Jika dipanggil DPR, saya sampaikan, saya tidak salah," tandasnya.

Adapun sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menyebut telah bertemu dengan Panglima TNI. Pertemuan itu berlangsung di Bandara Halim Perdanakusuma, ketika Presiden usai melakukan kunjungan kerja di Bali.

Lebih lanjut, Gatot membantah dirinya melakukan manuver politik jelang Pemilu 2019. Gatot menilai tidak diuntungkan kalau sekarang menyatakan terjun ke dunia politik.

"Di sini tempat banyak orang politik kan? Kalau orang politik sini, itu bodoh yang saya lakukan. Konstituen saya pada kabur. Buktinya banyak yang bersebrangan. Kalau saya berpolitik, saya bakal bilang ini baik-baik semua. Oh kamu baik-baik, PKI baik, gitu kan?" pungkasnya. (OL-4)